ESKALASI aksi-aksi unjuk rasa menolak kudeta oleh junta militer pada 1 Februari lalu terus meluas di kota kota besar di Myanmar diikuti berbagai elemen warga mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, pejabat dan bhiksu.
BBC melaporkan (22/2), semua sektor bisnis tutup karena pemilik dan karyawan bergabung dalam pemogokan. Para pengunjuk rasa agaknya tidak ciut nyalinya terhadap ancaman militer.
Pemerintah bahkan menyatakan akan mengambil tindakan tegas, bahkan mengingatkan peserta demo bisa kehilangan nyawanya, namun warga mengabaikan seruan itu. Sejak 1 Februari tiada hari tanpa unjuk rasa.
“Para pengunjuk rasa menghasut warga melakukan cara konfrontatif. Ini bisa berujung mereka kehilangan nyawa,” ungkap pernyataan yang disampaikan stasiun TV pemerintah, MRTV.
Peringatan tersebut muncul setelah setidaknya dua orang tewas dalam protes pada Minggu lalu (21/2), sementara sejauh ini polisi sudah menangkap sekitar 300-an orang yang dituduh terlibat aksi-aksi unjuk rasa.
Sejauh ini pemimpin de fakto Myanmar dan Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi juga masih dikenai tahanan rumah oleh junta militer atas tuduhan menyelundupkan walki-talkie da melanggar UU Bencana Alam.
Pembebsan Suu Kyi dan tokoh-tokoh lainnya menjadi isu utama yang diusung pendemo selain agar junta militer mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil.
Junta militer sendiri berdalih, telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang digelar November tahun lalu, walau mereka masih mendapatkan hak suara 25 persen di parlemen.
Tekanan Int’l
Tekanan terhadap junta militer tidak saja muncul dari segenap elemen warga Myanmar, tetapi juga dari dunia internasional.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan aspirasi rakyat. Kami tidak akan goyah dalam mendukung rakyat Burma,” kata Menlu AS, Antony Blinken.
AS juga menyerukan penghentian semua serangan terhadap aksi damai, intimidasi terhadap pers dan aktivist serta segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, serta memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Menlu Inggris Dominic Raab menuntut pembebasan Suu Kyi dan juga sanksi bagi pelanggar HAM di Myanmar . Hal sama juga dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) yang menyerukan sanksi int’l terhadap rezim junta Myanmar.
AS dan Inggeris juga menerapkan sanksi pelarangan sejumlah penguasa junta militer Myanmar berkunjung, sementara AS memblokir aset pemerintah Myanmar sekitar satu milyar dolar di negara itu.
Sementara Wakil Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Nada al-Nashit mengingatkan, sanksi apapu yang akan dijatuhkan harus fokus pada rezim junta militer, bukan terhadap kelompok rentan atau warga.
Toko-toko dan sejumlah aktivitas masyarakat serta perkantoran pemerintah tutup di sejumlah kota akibat mogok massal yang dilancarkan di sejumlah kota besar termasuk diikuti oleh ASN, dokter, insinyur dalam aksi yang mereka sebut “Revolusi 2222”.
Sejauh ini tercatat tiga orang tewas dalam rangkaian aksi-aksi demo, serta 500 orang termasuk pejabat pemerintah, bhiksu dan aktivis ditangkapi.
Unjukrasa besar-besaran yang digelar Senin (22/2) di selain di ibukota Nay Pyi Taw, juga di Yangon, Mandalai, Mawlamine dan Dawai dan sejumlah kota lainnya.
Geliat junta militer agaknya tinggal menunggu “ending”-nya. Melawan rakyat, siapa kuat?
