INDONESIA dan Australia berencana membentuk traktat keamanan dan pertahanan bersama sehingga saling bantu jika salah satu terancam keamanannya oleh gangguan atau serangan musuh.
Kesepakatan traktat tersbut diumumkan langsung oleh PM Australia Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto di atas kapal perang HMAS Canberra di Sydney, Australia, Rabu (12/11).
“Hari ini saya berdiri di samping sahabat saya, Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk menyampaikan pengumuman yang bersejarah,” kata Albanese dalam pernyataan resmi yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dilansir CNN Indonesia.
Albanese berujar: “Pemerintah Australia dan Indonesia baru saja menyelesaikan negosiasi substansial mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama.”
Traktat keamanan ini menggambarkan era baru kemitraan Australia-Indonesia, terutama dalam kerja sama keamanan dan pertahanan.
PM Albanese menuturkan traktat ini akan menjadikan Indonesia dan Australia rutin berkonsultasi terkait isu keamanan yang menjadi perhatian “on daily basis” dalam tingkat kementerian bahkan pemimpin negara.
Cara terbaik, tindakan bersama
Traktat tersebut, kata Albanese, merupakan pengakuan kedua negara bahwa cara terbaik mengamankan perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama. Perjanjian itu juga menandai era baru dalam hubungan Australia-Indonesia.
“Jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, (keduanya-red) akan berkonsultasi dan meimbang langkah-langlah apa yang dapat diambil, baik secara individu maupun bersama-sama, ucap Albanese.
Kesepakatan itu sebagian besar mengacu pada perjanjian keamanan yang ditandatangani pemerintahan Paul Keating dan Soeharto pada 30 tahun lalu.
Albanese mengatakan perjanjian ini juga akan dibangun berdasarkan Perjanjian Lombok 2006 (Lombok Treaty) yang menegaskan kembali integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia.
“Traktat ini sebenarnya didasari oleh perjanjian keamanan yang diteken PM Keating dan Presiden Soeharto 30 tahun lalu. Ini juga dibangun dari kerja sama keamanan yang disepakati kedua negara tahun lalu,” ucap Albanese.
Jika dilihat sekilas, traktat keamanan ini mirip dengan skema aliansi NATO di Eropa, di mana serangan atau ancaman terhadap suatu negara dianggap serangan dan ancaman terhadap seluruh negara anggota.
Dengan begitu, NATO bisa mengerahkan seluruh kekuatan militer negara anggota untuk membantu negara yang tengah menghadapi serangan musuh.
Meski begitu, belum jelas bagaimana pelaksanaan traktat antara RI dan Aussie ke depannya, sementara Prabowo juga menyambut baik kesepakatan traktat keamanan RI-Australia ini.
“Kami telah berdiskusi dengan sangat baik, dan saya rasa, kami telah mencapai kesepakatan penting, sebuah perjanjian penting antara Australia dan Indonesia, yang berkomitmen untuk bekerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan,” ujar dia.
Tidak bisa pilih tetangga
Sedangkan Prabowo menyebutkan, satu negara tidak bisa memilih siapa negara tetangganya.
Oleh sebab itu, menurut Prabowo, Indonesia dan Australia harus bekerja sama untuk saling melengkapi, terutama dalam bidang kerja sama pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas di kawasan.
“Determinasi kami adalah menjaga hubungan terbaik untuk menjamin keamanan bagi kedua negara. Saya rasa, pada dasarnya, itulah tujuannya. Saya telah berulang kali menekankan bahwa kita tidak dapat memilih tetangga kita, terutama negara-negara seperti kita,” ujar Prabowo.
“Adalah nasib kita untuk menjadi tetangga langsung. Jadi mari kita hadapi nasib kita dengan tujuan terbaik. Saya percaya dengan good neighbour policy,” paparnya menambahkan.
Traktat keamanan antara Aussie dan RI diduga berkaitan dengan sikap agresivitas China yang mengklaim wilayah dalam sembilan titik putus-putus atau hampir 90 persen di peta China Laut Selatan sebagai wilayahnya.
Klaim China yang menganggap wilayah itu sebagai daerah operasi nelayan tradisionalnya sejak ratusan tahun lalu sampai ke Zone Ekonomi Ekslusif RI (ZEE) di perairan Natuna utara tidak diakui internasional. (CNN INdonesia/ns)
