HEBOH terkait kontroversi rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW 101 yang akhirnya dibatalkan terus bergulir, bahkan mengesankan publik mengenai buruknya komunikasi antarpejabat tinggi.
Betapa tidak, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada rapat kerja dengan Komisi I DPR baru-baru ini sama-sama menyatakan tidak mengetahui ihwal pengadaan heli buatan perusahaan patungan Inggeris – Itali itu.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PDIP TB Hasanudin mengemukakan, begitu Presiden Jokowi menolak usulan pembelian itu, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan langsung memberikan tanda bintang di pos penggunaan anggaran, sehingga alokasi dana dibatalkan.
Menurut catatan, Jokowi sudah dua kali menolak pembelian heli tersebut. Pertama, dalam rapat kabinet terbatas di penghujung 2015. Alasannya, keuangan negara cekak dan pengadaan heli kepresidenan baru belum mendesak.
Jokowi dengan alasan sama, kembali meminta pembelian heli AW 101 dibatalkan saat menyaksikan latihan tempur marinir di Situbondo, Jawa Timur pertengahan September 2016.
Rencana pembelian helikopter berharga 55 juta dolar AS atau sekitar Rp742,5 milyar itu akhirnya dibatalkan, namun sampai sekarang, pro-kontra antarpejabat dan siapa yang paling berwenang memutuskan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih menjadi misteri.
Yang membingungkan publik, ternyata pembelian heli yang katanya sudah ditolak presiden, dibatalkan oleh menteri pertahanan, Pangab dan KASAU ternyata tidak benar. Satu unit helikopter AW 101 bercat hijau tentara, tampak terbungkus plastik, berada di hanggar Skadron Tehnik 021 TNI AU di Halim Perdanakusumah, Jakarta.
Pengamat militer Connie Rahakundanie menyatakan keheranannya, menteri pertahanan yang berwenang dalam penganggaran dan pengadaan alutsista tidak mengetahui rencana pembelian heli tersebut, begitu pula panglima TNI, pemimpin instansi penggunanya.
Connie bahkan mempertanyakan integritas keduanya (menhan dan panglima TNI), karena sepantasnya bila ada perbedaan pendapat, hendaknya diselesaikan secara internal , bukan dibeberkan di pers sehingga menjadi wacana publik.
Sementara KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke harian Kompas (7/2) berjanji akan lebih transparan lagi ke depannya sehingga kesalahan prosedur seperti yang terjadi pada pembelian heli AW101 tidak terulang lagi.
TNI AU, ujarnya, juga sudah membentuk tim investigasi guna memastikan, prosedur dan aspek teknis pengadaaan heli tersebut.
Dilakukan berjenjang
Proses pengadaan alutsista , layaknya berjenjang, sesuai daftar skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Usulan dibuat di tingkat kesatuan, dibahas di masing-masing matra (darat, laut atau udara), dan dirembug lagi di level Mabes TNI, kemudian disampaikan ke kemhan yang memiliki otoritas penganggaran dan pengadaan alutsista .
Setelah dibahas di rapat-rapat Kerja di DPR (Komisi I yang membidangi Hankam dan Komisi Anggaran), baru lah rencana pengadaan alusista dibahas lagi skim pembeliannya, melalui hibah, imbal beli atau kredit lunak .
Wacana pembelian helikopter kepresidenan diusulkan TNI AU, dengan alasan helikopter Super Puma SA 322 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) bersama Aerospatiale, Perancis yang dioperasikan Skadron 45 VVIP , sudah saatnya diganti.
Walaupun sudah ditolak presiden, TNI AU tetap meneruskan rencana pembelian heli AW101, dengan alasan, heli akan digunakan sebagai SAR tempur dan pengangkut pasukan.
Impor alutsista, berdasarkan UU Industri Pertahanan Pasal 43 Ayat 5, hanya untuk produk yang belum bisa dibuat sendiri, itu pun dipersyaratkan dengan alih teknologi, sistem imbal beli, ofset serta alutsista dengan konten lokal di bawah 85 persen. Transaksi harus dilakukan antarpemerintah (G to G), tanpa perantara.
Polemik mencuat lagi setelah foto heli AW 101 berlogo TNI AU yang sedang melakukan terbang perdana dari kawasan pabrik pesawat itu di Yeofil, Inggeris, tersebar di media on-line (l9/12).
AW 101 berkapasitas 30 penumpang dan awak, dibuat sejak 1990 dan digunakan oleh sebelas negara termasuk AL dan AU Inggeris, Itali, Denmark, Pasukan Bela Diri Jepang dan Kanada.
Ricuh pembelian AW101 hendaknya menjadi pelajaran berharga terkait pentingnya koordinasi antarpejabat, apalagi yang berkaitan dengan pihak asing.
,
