JAKARTA – (KBKNEWS)- 19/7 – ISU terkait perpecahan antara kubu garis keras dan ulama dan pejabat politik di Iran makin menguat di tengah gempuran baru Amerika Serikat, sehingga membuat proses perdamaian juga makin tak menentu
Perpecahan di tubuh pemerintahan Iran, demikian laporan CNNI, makin ketara di tengah rangkaian prosesi pemakaman mediang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khameini Juli lalu yang puncaknya pemakaman di kota kelahirannya, Mashhad, 9 Juli lalu.
Saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjalan di samping peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei dalam prosesi pemakaman di Teheran, sebagian pelayat yang mengenakan pakaian hitam tidak meneriakkan penghormatan kepada mendiang pemimpin.
Sebaliknya, mereka malah meneriakkan slogan yang ditujukan langsung kepada Pezeshkian: “Mati bagi para kompromis!”
Tak jauh dari lokasi tersebut, Menlu Iran Abbas Araghchi, ujung tombak Iran yang selama perang menghadapi AS di meja perundingan terpaksa meninggalkan lokasi pemakaman Ali Khamenei setelah dilempari batu oleh massa yang meneriakkan tuduhan bahwa ia adalah “pengkhianat yang menjual negara.”
Padahal, Araghchi berhasil membawa Iran keluar dari sebagian sanksi internasional selama ini setelah beberapa kali berunding dengan AS melalui mediator.
Dikutip CNN, permusuhan terhadap para pejabat tinggi selama pemakaman Ali Khamenei mencerminkan pandangan di kalangan faksi ekstrem garis keras di Republik Islam Iran semakin menguat.
Mereka meyakini bahwa para pemimpin Iran yang memimpin negara saat perang dan menandatangani kesepakatan dengan AS tengah melakukan “kudeta lunak” terhadap negara beserta nilai-nilai revolusinya.
Kecurigaan itu semakin berkembang karena Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, hingga kini hampir tidak pernah muncul di hadapan publik.
Sebagian pihak meyakini ia bersembunyi demi alasan keamanan, sementara yang lain berspekulasi bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk tampil.
Kelompok garis keras yang hadir dalam jumlah besar pada prosesi pemakaman menilai bahwa alih-alih membalas kematian Ali Khamenei, para pejabat Iran justru menyerah kepada AS dengan menandatangani kesepakatan yang mereka anggap bertentangan dengan perintah Mojtaba Khamenei.
Namun hingga kini, Mojtaba tetap di balik layar, belum berorasi langsung kepada rakyat maupun tampil terbuka dan menunjukkan dirinya memegang kendali penuh, meski berbagai pejabat tetap menjalankan pemerintahan dan bernegosiasi atas namanya.
Ancaman pembunuhan presiden
Kelompok garis keras di Iran menuduh para pejabat yang saat ini menjadi wajah pemerintahan berusaha mengonsolidasikan kekuasaan dengan menangguhkan fungsi parlemen, mengabaikan arahan pemimpin tertinggi dalam proses negosiasi, serta berupaya membubarkan aksi-aksi demonstrasi malam hari yang selama ini menjadi basis kekuatan kelompok fundamentalis.
“Peringatan kepada rakyat Iran: apakah sebuah kudeta sedang berlangsung?” tulis anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian di platform X beberapa hari sebelum pemakaman Khamenei.
Beberapa hari kemudian ia kembali menulis: “Dalam momen perpisahan dengan Imam Syahid (Khamenei), kami mengangkat panji pembalasan atas darahnya dan berdiri teguh melawan kudeta.”
Selama Mojtaba Khamenei absen di depn publik, Ketua Negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Presiden Masoud Pezeshkian, dan Menlu Abbas Araghchi memang menjadi tokoh paling terlihat mewakili Iran di masa perang.
Pakar Iran yang berbasis di AS, Arash Azizi, mengatakan kepada CNN, kelompok garis keras yang tidak puas terhadap kinerja para pejabat tersebut, menuduh mereka sedang melakukan kudeta karena mereka sendiri tidak memiliki akses langsung kepada Mojtaba Khamenei.
“Absennya Mojtaba membuat mereka tidak bisa berhubungan langsung dengannya, sementara Ghalibaf dan sekutunya secara efektif menjalankan negara. Karena itu kelompok ultra-garis keras menuduh Ghalibaf dan Pezeshkian merancang kudeta terhadap Mojtaba,” ujar Azizi.
Marah pada pejabat yang teken MoU
Beberapa pekan sebelum perang AS-Iran kembali pecah usai gencatan, kemarahan kelompok garis keras Iran kembali tertuju kepada para pejabat yang menandatangani kesepakatan (MoU) gencatan senjata dengan AS.
“Tuan Presiden, jika syarat-syarat Pemimpin tidak dipenuhi, maka kamilah pisaunya dan lehermu adalah sasarannya. Kami akan membuat hidupmu seperti neraka,” kata Mohammad Ali Bakhshi, seorang penyanyi religi (maddah) yang dekat dengan aparat keamanan Iran, kepada Pezeshkian dalam sebuah acara.
Ancaman pembunuhan terhadap presiden Pezeshkian menuai kecaman luas. Namun, hingga kini tidak diketahui apakah ada tindakan hukum terhadap Bakhshi atau tidak.
Iran menghadapi masa-masa paling sulit. Di satu sisi harus menahan gempuran dari raksasa militer AS, dan juga bertahan menjalankan roda-roda ekonomi di tengah keterbatasan, dan di sisi lain tokoh elit ulama dan garis keras saling silang pendapat dengan rezim Presiden Masoud Pezeshkian yang moderat. (CNNI/ns)
