RWANDA, negara di Afrika tengah yang dikenal dengan pembantaian etnis atau aksi genosida oleh kelompok ekstrim suku Hutu terhadap lawannya, minoritas suku Tutsi pada 1994, menggelar Pemilu 15 Juli.
Presiden petahana Paul Kagame, sebelumnya penguasa militer yang berkuasa sejak 2000, bakal terjun lagi dalam pemilu kali ini, memperkokoh cengkeraman kekuasaan politiknya di negeri berpenduduk 13 juta jiwa itu.
Hampir tiga perempat penduduk atau mayoritas adalah etnis Hutu, sementara etnis Tutsi dan Twa tinggal di pedesaan. Bekas kerajaan ini dijajah Jerman pada 1898, lalu digantikan Belgia pada 1922 sebelum meraih kemerdekaan pada 1962.
Presiden pertama Rwanda, Gregoire Kayibanda dikudeta oleh Jenderal Juvenal Habyarimana pada 1973 yang tewas karena pesawat yang membawanya kembali ke Kegali untuk pembicaraan damai dengan pemberontak Tutsi ditembak jatuh pada 6 April 1994,
Hal itu memicu genosida dimotori oleh ekstremis Hutu yang berkuasa bersama Front Patriotik Rwanda (FPR) pimpinan Kagame membantai sampai satu juta orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu moderat.
Dengan provokasi-provokasi yang intensif, melalui radio, media cetak atau darai mulut ke mulut, diperkirakan satu juta etnis Tutsi dibantai oleh ekstrimis Hutu hanya dalam waktu 100 hari antara April sampai Juli 2024.
Meskipun semuanya 62 pelaku yang dicari oleh sistem peradilan internasional (PBB) telah meninggal atau diadili, pihak berwenang Rwanda terus mengejar ribuan tersangka lainnya.
Kagame diperkirakan bakal terus mencengkeram kekuasaannya dengan dalih untuk menjaga persatuan dan stabilitas , ia memeintah secara otoriter dengan membungkam kebebasan berpendapat.
Tak ada perbedaan pandangan politik di tengah publik, sedangkan pemerintah sering dituduh oleh para pengkritiknya atas merajalelanya pelanggaran HAM da pembungkaman mimbar dan berbicara.
Paul Kagame telah menjadi pemimpin de facto sejak 1994 dan terpilih sebagai presiden oleh parlemen pada tahun 2000. Dia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2003 dan 2010, memenangkan lebih dari 93 persen suara.
Amandemen konstitusi yang kontroversial memungkinkannya untuk memerintah selama tujuh tahun lagi dan kemudian mencalonkan diri untuk dua masa jabatan lima tahun, sehingga membuka kesempatan baginya untuk tetap berkuasa hingga 2034.
Rwanda juga dijuluki “Singapura-nya Afrika” berkat transformasi ekonomi dan upaya menarik investor asing pasca genocida 1994 yang didominasi lanskap ekonomi dalam bentuk dana investasi Crystal Ventures milik RPF yang hadir di hampir semua sektor.
Menurut Bank Dunia, antara 2000 dan 2022, PDB Rwanda naik lebih dari enam kali lipat, sementara Kigali melaporkan, pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar delapan persen dan PDB per kapita naik hampir empat kali lipat.
Yang mungkin perlu dicontoh, program pengabdian masyarakat di Rwanda di mana setiap Sabtu terakhir setiap bulan, warga berusia antara 18 sampai 65 tahun diwajibkan mengikuti program umuganda (kerja komunitas sukarela).
Sebuah praktik informal kuno, umuganda dalam Bahasa Kinyarwanda berarti “pilar rumah” dengan membersihkan, membangun, atau membantu orang lanjut usia diwajibkan sejak 2007. Ketidakhadiran karena alasan yang tidak dapat dibenarkan dapat dihukum denda hingga 5.000 franc Rwanda (Rp 61.500).
Yang juga perlu dicontoh, Rwanda gencar membasmi korupsi, tercermin dari posisinya sebagai negara terbersih (dari korupi) di antara 47 negara di Sub Sahara Afrika dan ranking ke 46 dari 178 negara di dunia.
Bandingkan dengan RI, negara terkorup ke-5 di ASEAN dan skor 34 serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparancy International (TI) pada 2023 dan melorot dari ranking 110 ke 115 dari 180 negara yang disurvei. (AFP/kompas.com/ns)
