MINIMNYA jumlah dokter dan tenaga medis serta keterbatasan kapasitas rumah sakit, apalagi di luar Pulau Jawa, menjadi titik rawan jika outbreak atau lonjakan pandemi Covid-19 pada bulan-bulan depan tak terelakkan.
Pemerintah sedang gencar melancarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk social distancing bagi warga untuk tinggal di rumah dan larangan mudik dan rapid test, dibarengi pemberian Jaminan Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan tunai dan sembako bagi jutaan rakyat miskin dan rentan miskin.
Sejumlah pakar epidemiologi dan kesehatan mengingatkan, Jika program distancing dan rapid test tidak efektif atau gagal menahan laju penyebaran Covid-19, korban terinfeksi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang.
Jika skenario terburuk itu menjadi kenyataan, jelas para dokter dan tenaga medis, juga rumah-rumah sakit bakal kewalahan menangani pasien Covid-19.
“Sistem RS kita tidak akan mampu menangani pasien jika kita gagal menahan laju penyebaran Covid-19, “ kata Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo mengingatkan. Sampai (21/4) pandemi Covid-19 sudah menewaskan sekitar 38.000 orang dan menjangkiti 2,25 juta orang di 210 negara.
Di Indonesia, jumlah korban tewas tercatat 616 orang tewas, 5.677 dirawat , relatif masih sedikit, tetapi karena baru sekitar 49.000 orang yang diambil specimennya atau kurang dari 0,0002 persen dari 267 juta penduduk. Bertambah banyak jumlah penduduk yang diambil specimennya, angka korban terpapar atau meninggal juga dikhawatirkan jauh lebih besar lagi.
Keterbatasan jumlah dokter dan tenaga medis tampak dari sampel data yang dihimpun Kompas (21/4) bersumber dari Depkes (2019) dan WHO (2017).
Ironisnya, di tengah situasi gawat saat ini, sudah 25 dokter dan puluhan petugas kesehatan meninggal, diduga akibat Covid-19 akibat minimnya alat perlindungan diri (APD) yang mereka kenakan saat menangani pasien.
Di Jakarta saja, Dokter Minim
DKI Jakarta dengan fasilitas layanan kesehatan terbaik di Indonesia hanya memiliki 290 RS, sedangkan rasio dokter umum per 100-000 penduduk (1:65), dokter spesialis (1: 68) dan perawat (1: 285).
Provinsi Banten menempati tempat terbawah di P. Jawa dengan 105 RS, rasio dokter umum per 100-ribu penduduk (1: 11), dokter spesialis (1:12) dan perawat (1: 285).Di luar Jawa dengan sampel Sulawesi Selatan, tercatat memiliki 87 RS, rasio dokter umum per 100-ribu penduduk (1: 19), dokter spesialis (1: 13) dan perawat (1: 189).
Rasio antara dokter dan penduduk Indonesia yang diterbitkan WHO pada 2017 juga sangat rendah dibandingkan sejumlah negara lain yakni 4 per 10.000 penduduk dan 21 per 10.000 penduduk untuk perawat.
Bandingkan misalnya dengan AS (25: 10.000) untuk dokter dan (86 : 10.000) untuk perawat, China (18:10.000) untuk dokter dan (23:10.000) untuk perawat, Iran (11: 10.000) untuk dokter dan (19:10.000) untuk perawat.
Jadi, jika terjadi lonjakan pandemi Covid-19, hampir dipastikan, seluruh fasiltias layana kesehatan, para dokter dan tenaga medis yang tersedia bakal kewalahan menangani jumlah korban.
Itu sebabnya, pemerintah sedang jungkir-balik, all-out menerapkan PSBB, diawali dari DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Kab Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, berlanjut ke 18 kabupaten lain, juga di luar Jawa.
Namun, pelaksanaan PSBB termasuk di wilayah ibukota juga masih mengalami berbagai kendala dan hambatan dan kendala sosial, ekonomi, budaya dan persoalan teknis.
Pembatasan jam-jam operational angkutan umum di lintas Jabodetabek sangat dilematis, bahkan berujung terjadi lonjakan calon penumpang di stasiun-stasiun komuter KA dan halte-halte Transjakarta.
Larangan pada warga perantau untuk tidak mudik menjelang Lebaran tahun ini juga sulit ditegakkan, dan dilaporkan ribuan pemudik mengalir setiap hari dari Jakarta terutama ke kota-kota asal pekerja noninfomal sepanjang Pulau Jawa.
Pemudik dengan kendaraan pribadi termasuk sepeda motor dan juga kendaraan omprengan diperkirakan melonjak dan sulit dicegah akibat pembatalan 77 perjalanan KA di P. Jawa, pengurangan operasi bus-bus antarkota, kapal laut dan penerbangan.
Penyaluran bantuan JPS berupa sembako, BTL, kartu prakerja dan lainnya juga terkendala data yang tidak akurat, tidak sampai “by name and address”, juga rendahnya komitmen sebagian jajaran pemda sampai level kelurahan dan pelaksana di lapangan.
Lagi, waktunya saat ini bagi segenap jajaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk menunjukkan komitmen dan keberpihakannya pada rakyat dan juga segenap komponen bangsa untuk mematuhi seruan pemerintah serta ambil bagian menyukseskan PSBB.
Jangan ada yang coba-coba mencari untung atau kesempatan di tengah musibah global ini, apalagi memolitisasinya!
