TIDAK ada yang peduli, tumpukan sampah di Kali Bahagia, Bekasi, Jawa Barat, kecuali warga Kel. Bahagia yang tinggal di sekitarnya hanya bisa urut dada, tidak tahu lagi kemana mengadu.
“Bad governance” atau tata laksana pemda yang “brengsek”, bergeming, abai dan acuh terhadap kesemrawutan di depan mata yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai lawan dari “good governance”, agaknya sedang dipraktekkan Pemkab Bekasi.
Tumpukan sampah Rumah Tangga menutupi badan Kali Bahagia sepanjang dua Km dan lebar lima meter di Kel. Bahagia, Kec. Babelan selain baunya menyengat dan jadi sumber penyakit, juga menampilkan wajah kumuh dan jorok, metropolis baru peyangga wilayah ibukota itu.
Pemkab Bekasi dan Perusahaan Jasa Tirta II (PJT II) dikabarkan (baru akan) dipanggil oleh Kepala Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat Kemenko Kemaritiman untuk menuntaskan persoalan okupasi illegal oleh penduduk di kawasan PJT II yang dianggap menjadi sumber sampah.
Kemana saja selama ini perangkat desa, lurah, jajaran DPRD yang terhormat, kepala dinas yang membidangi lingkungan dan juga bupatinya?
Mungkin lurahnya ingin menguji daya tahan warga hidup di lingkungan tumpukan sampah, atau DPRD-nya sibuk studi banding ke kota-kota lain, mungkin juga ke luar negeri mempelajari kiat “pembiaran soal sampah tanpa protes warga?”
Bisa jadi, sang bupati terlalu sibuk mengurusi proyek-proyek raksasa seperti pembangunan jalan susun toll atau mega-mega proyek lain seperti pembangunan kota satelit Meikarta?
Bupati sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin saat ini mendekam di tahanan karena tercokok OTT KPK (Okt. 2018) terkait kasus rasuah perizinan proyek Meikarta. Dua tersangka baru; Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa dan Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto juga baru saja ditetapkan KPK.
Saling Tuding
Seperti lazimnya, saling tuding atau “cari kambing hitam” (mumpung menjelang Idhul Adha) terjadi antara pejabat antarinstansi terkait soal sampah Kali Bahagia. Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Dody Supriyanto berkilah, kali sulit dibersihkan karena wilayah bantaran (sisi kali) yang lahannya dikuasai PJT II dipenuhi bangunan liar.
Menurut Dody, sebenarnya karena di lingkup pengairan, tugas pokok penanganan sampah Kali Bahagia ada di tangan Dinas PUPR Bekasi, namun selama ini pihaknya lah yang berinisiatif melakukan.
Sebaliknya, Staf Khusus Kemen PUPR Bidang SD Air Firdaus Ali menilai, lemahnya pengawasan, terutama Pemkab Bekasi dan juga PJT II, telah memicu pelanggaran oleh warga yang mengokupasi bantaran kali secara liar.Saat ini di lokasi tersebut sudah berdiri 204 bangunan tak berizin.
Semula warga menyewa lahan itu untuk usaha perkebunan dari Perum Otorita Jatiluhur pada 1999, namun kemudian mereka membangun rumah-rumah sampai merambah ke bantaran kali.
Selain di Kali Bahagia, tumpukan sampah juga menutupi permukaan Kali Pisang Batu, Desa Pahlawan Setia, Kec. Tarumjaya, Kab. Bekasi.
Ironis, Bekasi yang dipenuhi gedung-gedung bertingkat dan mega-mega mal serta kehidupan yang gemerlapan, di sudut lain, tampak kali-kali yang permukaannya ditutupi sampah.
Persoalan sampah, banyak dialami di kota-kota di Indonesia lainnya, bahkan ibukota Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan yang anggaran penanganan sampahnya Rp3,7 triliun, disana-sini disudut kota, di 13 kali yang melintasinya tampak tumpukan sampah, beda dengan Surabaya di bawah walikotanya, Tri Rismaharini dengan anggaran hanya Rp30 milyar bisa menyulap kota buaya itu jadi bersih, rapi dan nyaman.
Lurah, camat, walikota dan bupati sampai gubernur, juga para wakil rakyat di seluruh tanah air, ayo perangi dan tangani sampah, jangan berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa, menjadi pemimpin dan politisi tanpa legasi, jadi sampah juga.
