JAKARTA – (KBKNEWS) – 18/8 – GURU Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof Tadjuddin Noer Effendi, memberikan pandanganya terkait tingginya jumlah penganAgguran dari lulusan perguruan tinggi.
Sebelumnya, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026 tercatat ada sebanyak 1.033.132 orang dengan latar belakang lulusan D4, S1, S2 dan S3 belum mendapatkan pekerjaan.
Prof Tadjuddin Noer Effendi melihat tingginya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi tidak hanya disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaaan.
Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja juga turut menjadi penyebab.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” ujarnya dalam keterangan tertulis Humas UGM, Selasa (18/08).
Dunia industri saat ini berkembang dengan pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, serta robotika.
Menurut Tadjuddin, perkembangan dunia industri membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja tidak lagi hanya didasarkan pada latar belakang pendidikan.
Kebutuhan tenaga kerja juga didasarkan pada kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Sementara keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi belum sepenuhnya diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” ungkapnya.
Struktur Ekonomi Belum Mampu
Di sisi lain, lanjut Tadjuddin, struktur ekonomi Indonesia juga belum cukup mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terkhusus pada sektor industri.
Industri padat karya yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Kondisi tersebut berimbas pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tadjuddin menilai program magang pemerintah merupakan langkah yang cukup baik untuk membantu lulusan memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja.
