Sembilan Provinsi Masih Alami Kenaikan Kasus COVID-19

Ilustrasi Varian virus corona asal India B.1.617 yang bisa bermutasi ganda (double mutant) dilaporkan sudah mengalami transmisi lokal di Jakarta. Waspada!

JAKARTA – Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa sembilan provinsi di Indonesia masih mengalami angka kenaikan kasus pada pekan ini.

Sembilan provinsi itu yakni Jawa tengah yang naik sebesar 2.952 kasus, Bali naik 1.094 kasus, Papua Barat naik 667 kasus, Kalimantan Tengah naik 553 kasus.

Kemudian, Sulawesi barat naik 295 kasus, Aceh naik 247 kasus, NTB naik 208 kasus, Maluku naik 167 kasus, dan Jambi naik 41 kasus.

Menurut Wiku, kenaikan kasus positif COVID-19 pada sembilan provinsi itu perlu ditelaah agar kasusnya dapat dikendalikan, terutama terkait angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, angka keterisian tempat tidur (BOR), dan persentase posko yang terbentuk.

“Ternyata data menunjukkan bahwa dari sembilan provinsi itu yang hampir semua indikatornya ke arah yang kurang baik terlihat di provinsi NTB,” paparnya.

Ia menyampaikan bahwa, kenaikan kasus positif di NTB itu juga diikuti meningkatnya angka kenaikan kasus aktif dan kematian. Sementara angka kesembuhannya mengalami penurunan.

Pada periode 9-15 Agustus ini tercatat, terjadi peningkatan 99 kasus aktif di NTB dibandingkan periode sebelumnya. Angka kematian di provinsi ini juga mengalami kenaikan sebanyak 13 kematian. Sementara angka kesembuhannya turun 348 kesembuhan.

“Kenaikan kasus di provinsi ini menyebabkan meningkatnya BOR, dari 29,10 persen menjadi 30,17 persen,” papar Wiku.

Menurut Wiku, salah satu penyebab tidak langsung kenaikan kasus pada suatu provinsi adalah pembentukan dan kinerja posko yang tidak maksimal pada wilayah tersebut.

“Hal ini tercermin di NTB di mana pembentukan poskonya masih terbilang rendah yaitu baru sebesar 13,37 persen posko terbentuk,” katanya.

Wiku meminta pemerintah daerah secara konsisten untuk aktif membaca data perkembangan COVID-19 di wilayahnya.

“Dengan membaca data secara berkala maka pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi kenaikan kasus semaksimal mungkin dan penanganan kasus sedini mungkin,” kata Wiku, diktuip Antara.

Advertisement