PADA era refomasi yang melenceng jadi gombalisasi, orang semakin bebas mengeluarkan pendapat. Lebih-lebih dengan kemajuan teknologi, medan beropini menjadi semakin beragam, dari yang kasat mata hingga jagat maya. Uniknya, jika opini itu sanjungan orang akan tersenyum, sebaliknya jika berupa kritikan pedas orang akan menyeringai. Oleh karena itulah mengkritik itu perlu seni, karena kritikan juga bikin seniwen.
Beberapa hari lalu ketiga paslon gubernur DKI Ahok-Anies-Agus bergantian sowan mantan Presiden BJ Habibie. Di samping mencari dukungan, itu sesungguhnya juga sekaligus mencari kritik dan masukan, sebagai pedoman ketika salah satu dari mereka terpilih jadi B-1. Mereka dengan senang menerima kritik itu, karena dipastikan disampaikan di ruang tertutup, terbatas dan terbebas dari kamera CCTV, sehingga kritikannya yang pedas tak perlu masuk SCTV.
Secara umum, manusia Indonesia boleh dikata tidak tahan kritik. Jika dikritik kebijakannya malah marah dan seniwen, sehingga mengancam bahkan menuntut secara hukum. Meskipun kritikan itu waton nyata (berdasarkan fakta), tapi jika disampaikan secara terbuka, bisa bikin malu dan tersinggung obyek yang dikritik. Maka Gubernur Ahok Basuki banyak tak disukai orang, karena suka mengkritik di depan umum, meski yang dikritik itu mereka-mereka yang punya bakat jadi…..koruptor.
Pengarang sastra Jawa/Indonesia Suparto Brata tahun 1970-an pernah mengatakan bahwa manusia Jawa tidak tahan kritik. Pendapat itu kaitannya dengan kritik sastra. Tapi sebetulnya, bukan saja manusia Jawa, secara umum orang Indonesia memang tidak tahan kritik. Bukan saja dalam dunia sastra, dalam segala lini kehidupan juga gampang marah jika dikritik. Jika kritikan itu dilontarkan di depan publik, langsung dicap sebagai pembunuhan karakter.
Sebelum era reformasi, itu tampak semakin nyata. Pak Harto penguasa Orde Baru, sangat tidak mudah dikritik. Dengan senjata “ngono ya ngono ning aja ngono” dia berusaha membungkam sang pengritik. Ali Sadikin Cs misalnya, gara-gara mengritik pemerintahan Pak Harto lewat “Petisi 50”, langsung para penanda-tangan petisi itu di-black list, dimatikan karier dan kran rejekinya. Tampil di depan umum dilarang, izin usaha ini itu dipersulit.
Pers pun jadi takut-takut mengkritik pemerintah, karena ada senjata pamungkas Menpen yang namanya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Kala itu dikenal “jurnalistik kepiting”, di mana pers mengkritik sebagai pemancing. Jika pemerintah “mencapit” sebagaimana layaknya kepiting, pers tak berani meneruskan kritikan itu. Tapi jika pemerintah diam, berarti Pak Harto tidak marah, baru lanjuuuut……
Setelah era reformasi, di mana kebebasan berpendapat semakin dijamin, tentunya mengritik orang jadi minim resiko. Dulu mengritik presiden takut-takut, kini jadi makin berani. Presiden Jokowi dikritik dan dikecam seperti apa, tak bisa apa-apa, karena pasal penghinaan presiden sudah dihapuskan MK dari KUHP. Maka presiden mengantisipasinya dengan simpel khas manusia Jawa: aku ra papa!
Presiden sebagai orang gedean dikritik tidak marah, tapi mereka yang pejabat tanggung suka emosi. Padahal kata orang bijak, tanpa kritik orang tidak bisa maju. Kritik itu pahit, tapi sebetulnya justru menyehatkan, sebagaimana pil kinina atau daun pepaya yang diblender.
Kritik itu memang ada seninya. Tapi di era gombalisasi ini, kritikan bikin seniwen. Kritik lewat medsos semakin liar. Semua dikritik, sehingga orang cenderung menjadi “lambe nggambleh” dan “lambe turah”. Bayangkan, logo BI dibilang gambar palu arit, gambar pahlawan nasional di uang baru disebut ada yang “pahlawan kafir”. Maka tak mengherankan ada nasihat unik: jika mau tenang dan panjang umur tidak terpengaruh kritikan yang membanjir di teve dan media, jangan pegang HP dan punya TV. (Cantrik Metaram).
