SIMALUNGUN – Sebanyak 12 orang anggota sindikat perdagangan bayi yang beroperasi di Simalungun, Sumatera Utaradiringkus polisi dari operasi penangkapan di Tanah Jawa.
“Mereka yang ditangkap itu meliputi bidan, dukun beranak, perantara penjual, wanita yang biasa melahirkan kemudian menjual anaknya, dan pembeli bayi,” ujar Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan, dilansir beritasumut, Senin (7/8/2017).
Kapolres mengatakan, ada delapan bayi yang tercatat sudah dijual sindikat tersebut ke Batam, Asahan, Simalungun, dan daerah lainnya. Polisi masih mendalami adanya bayi lain di luar jumlah yang sudah terjual, termasuk jika dijual ke luar negeri.
“Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang beredar di masyarakat. Lentina yang sebelumnya terlihat dengan perut membesar, belakangan sudah kelihatan normal. Warga menaruh curiga terhadap Lentina karena berprofesi sebagai pelayan kafe,” katanya.
Kemudian, sambung Kapolres, petugas melakukan penyelidikan. Berbagai informasi dikumpulkan dan akhirnya polisi menangkap Lentina. Dalam pengembangan kemudian diringkus Eni Putri Sinurat, Hot Maurina, dan lainnya.
Lentina mengaku terpaksa menjual anaknya. Bahkan, wanita yang belum berumah tangga itu. menyampaikan sudah tiga kali menjual bayi hasil hubungan gelapnya tersebut. Dia mengaku mengambil langkah tidak terpuji itu karena faktor ekonomi.
Kepala Kepolisian Sektor Tanah Jawa, Kompol Enderson Siringoringo menyampaikan, ada delapan bayi yang sudah dijual komplotan sindikat tersebut. Harga penjualan bayi bervariasi, mulai dari Rp 7 juta, Rp 10 juta, hingga mencapai Rp 15 juta.
“Ada beberapa orang lagi yang sedang diburu anggota kita. Penjualan bayi ini ilegal, sebab tidak ada izin maupun tanpa sepengetahun Dinas Sosial dan pengadilan. Janin hasil hubungan gelap memang sengaja dibesarkan sampai melahirkan. Buktinya, tiga kali tersangka menjual bayinya,” ungkapnya.
Para tersangka dianggap melanggar Pasal 68 jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUPidana atau Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2002





