Skor SDGs Indonesia melorot

SKOR capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia pada 2024 dari hasil laporan terbaru PBB, mengalami penurunan dibandingkan capaian 2023.

Sustainable Development Report 2024 menyebutkan, skor Indonesia  69,4 poin dari skala 100, dibandingkan tahun lalu, 70,16 poin sehingga membuat peringkat Indonesia bergeser, dari peringkat ke-75 dari 166 negara,  menjadi ranking 78 dari 167 negara.

Dalam laporannya, Sustainable Development Report PBB 2024 memberikan catatan terhadap tren capaian SDGs di Indonesia.

Dari hasil Rapor Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, baru dua tujuan SDGs yakni Tujuan 1 Tanpa Kelaparan dan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas yang capaiannya disebut sesuai jalur atau mempertahankan pencapaian SDGs.

Sementara itu tujuh tujuan SDGs Indonesia dinilai mengalami kenaikan yang cukup yakni Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 5 Kesetaraan Gender, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9 Industri Inovasi Infrastruktur, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, dan Tujuan 12 Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung jawab.

Sisanya, sebanyak delapan   tujuan SDGS dinilai stagnan  yakni Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, serta Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim capainya turun.

Sisanya ada tujuan 14 Ekosistem Lautan, Tujuan 15 Ekosistem Daratan, Tujuan 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, serta Tujuan 12 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang juga termasuk stagnan pencapaiannya.

Sustainable Development Report 2024 juga menilai status target  SDGs yang terbagi menjadi tiga yakni tercapai atau sesuai jalur, progresnya terbatas, dan memburuk.

Dari seluruh capaian SDGs di Indonesia, sebanyak 40 persen target disebutkan tercapai atau sesuai jalur, sedangkan 36 persen progres targetnya terbatas serta sisanya, 24 persen status target SDGs memburuk.

Rapor merah Indonesia yang tercermin dari hasil laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB itu seharusnya dijadikan introspeksi dan juga evaluasi dan koreksi terhadap arah pembangunan selama ini.

Carut-marut di bidang hukum, krisis kepercayaan, pragmatisme para politisi yang terkesan hanya mengejar kekuasaan  serta praktek korupsi yang kian menjadi-jadi sudah ‘cetha wela-wela” atau sudah sangat kasat mata hingga susah membantahnya.

Segudang “PR” harus dikerjakan, jika Indonesia serius, tidak sekedar retorika atau mimpi belaka, untuk mencapai generasi emas 2045.

Advertisement