ALIH-alih disambut baik, proposal damai guna mengakhiri konflik Palestina – Israel yang digagas Presiden AS Donald Trump malah memicu pro-kontra diantara pihak-pihak bertikai dan berkepentingan.
Usulan yang diumumkan Trump didampingi mitranya, PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington, Selasa (28/1) digadang-gadang sebagai upaya untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang sudah berjalan sejak 72 tahun lalu itu secara komprehensif dan final.
Dokumen setebal 80 halaman yang disebut-sebut sebagai “Transaksi Abad ini” itu a.l. memuat butir penegasan tentang “solusi dua negara” yakni Israel dan Palestina.
Jerusalem yang sejauh ini sudah ditetapkan sepihak sebagai ibu kota Israel ditegaskan lagi tetap sebagai ibukota Israel yang tidak bisa dipisahkan dari negeri Yahudi itu.
Selain mendesak Palestina menghentikan serangan-serangan dari kelompok garis kerasnya, Hamas ke Israel, Palestina juga diminta menyiapkan kelembagaan pemerintahan bagi terbentuknya negara Palestina beribu kota di Abu Dis, bagian wilayah Jerusalem Timur.
Tukar guling tanah juga disebut dalam proposal tersebut. Palestina mendapat tambahan lahan di Gurun Negev, sebaliknya permukiman Yahudi di Tepi Barat berada di bawah kedaulatan Israel.
Diberikan masa transisi empat tahun bagi kedua belah pihak untuk menyetujui secara final dan di dalam tenggat waktu tersebut keduanya diminta menggelar perundingan yang memungkinkan untuk merevisi butir-butir proposal, sementara Israel dilarang membangun permukinan Yahudi baru.
Dengan nada keras, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan, kesepakatan konspirasi tersebut akan menemui kegagalan, dan ia bertekad menentangnya dalam semua bentuk. “Rakyat kami akan mencampakkannya ke tong sampah, “ serunya.
Usul yang Dipaksakan
Pihak yang menentangnya juga menilai, usulan tersebut dipaksakan oleh Trump untuk mengalihkan sidang pemakzulan yang sedang dilakukan terhadap dirinya oleh senat AS.
Trump didakwa atas penyalahgunaan wewenang dan menghalang-halangi penyelidikan oleh kongres (DPR) terkait permintaannya pada Presiden Ukraina Volodymir Zelenski untuk mengamati pesaingnya pada Pilpres AS 2020 mantan Wapres Joe Biden dan puteranya, Hunter Biden yang bergiat dalam industri gas di negeri itu.
Pro-kontra terhadap inisiatif damai Trump tentu saja diwarnai pergulatan hegemoni yang mencerminkan wajah geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Poros Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab misalnya menilai, walau usulan Trump bukan sesuatu yang final, paling tidak bisa dijadikan pijakan awal bagi proses negosiasi selanjutnya.
Sebaliknya, Liga Arab dalam sidang daruratnya di Kairo, Sabtu (1/2) menolak proposal AS itu karena dianggap tidak memenuhi tingkat minimal hak-hak dan aspirasi rakyat Palestina, bertentangan dengan resolusi PBB serta hukum internasional mengenai prinsip-prinsip dasar perdamaian.
Liga Arab dengan tegas menyatakan, tidak bakal ada normalisasi terkait hubungan Israel dengan dunia Arab tanpa solusi isu Palestina secara adil.
Liga Arab Perkuat Palestina
Sikap Liga Arab memperkuat posisi Palestina yang disampaikan Presiden Mahmoud Abbas dalam di forum Liga Arab untuk membekukan hubungan dengan AS sebagai reaksi atas penolakan terhadap proposal AS itu.
Abbas juga menegaskan untuk tidak akan menerima AS sebagai sponsor perdamaian di Timteng dan menunjukkan kekecewaannya, mengingat sudah empat kali bertemu dengan Trump tanpa membuahkan hasil.
Sementara poros lain yang juga harus diperhitungkan yakni Turki dan Iran juga menentang proposal AS. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, pihaknya tidak bisa menerima usulan yang memuat, seluruh kota Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Iran, seperti disampaikan Ketua Parlemen, Ari Larijani pada pimpinan kubu garis keras Palestina, Hamas, Ismail Haniya, menolak usulan Trump dan pada gilirannya, Irak, Suriah, Lebanon dan kubu Houthi di Yaman yang masuk poros Iran, juga ikut menolaknya.
Sementara Aljazair, Jordania, Kuwait dan Tunisia yang berada di luar poros Saudi, Mesir dan UEA mau pun poros Iran-Turki juga dikabarkan mengambil posisi menolak usulan AS.
Posisi Presiden Mahmoud Abbas sendiri sangat dilematis, di satu pihak ia bagian dari poros Saudi, Mesir dan UE yang memberikan dukungan finansial dan politik, juga kepemimpinannya, padahal, poros ketiga negara itu mendukung proposal Trump.
Abbas memang harus menolak proposal AS jika tidak ingin dianggap penghianat oleh rakyat Palestina dan juga demi mengakomodasi kelompok garis keras Hamas yang jelas-jelas menentang usulan itu.
Yang jelas, usulan Trump menambah keruwetan dan mempertajam
friksi-friksi para pihak yang bertikai dan berkepentingan di Timur Tengah. (AP/AFP/Reuters)
