JAKARTA – (KBKNEWS) – 25/8 – DI NEGARA-negara miskin di Afrika misalnya, lonjakan angka kelahiran sangat membebani perekonomian, sehingga laju kenaikan jumlah penduduk ditekan, misalnya melaui program Keluarga Berecana.
Hal itu berbeda dengan situasi di negara maju di Eropa, bahkan di Asia seperti China, Jepang dan Korea Selatan yang justeru menghadap masalahpenurunan jumlah penduduk, karena lebih banyak perempuan memilih hidup menjomblo atau nikah tapi tak ingin punya anak.
Berbagai insentif diberikan oleh negara-negara tersebut agar orang mau menikah, lalu memiliki keturunan seperti berupa insentif uang, rumah, cuti melahirkan lebih panjang, pendidikan gratis untuk anak dan lainnya.
Singapura seperti diberitakan CNNI, Selasa (26/8) akan memberi sejumlaha paket bantuan bernilai total Rp975 juta kepada bayi warga negara itu yag lahir menyusul anjloknya angka kelahiran beberapa tahun terakhir ini.
PM Singapura Lawrence Wong menyampaikan kebijakan baru itu dalam pidato tahunan pada Minggu (23/8). Dia menyebut pemerintah akan fokus ke kelahiran anak sekaligus orang tua yang membesarkan anak mereka.
“Setiap bayi yang lahir akan menerima hadiah bayi $10.000 (setara Rp139,9 juta]. Hibah MediSave sebesar $5.000 (setara Rp69,69 juta],” ujar Wong saat pidato, dikutip situs resmi PM Singapura.
Lalu Wong menyebutkan, akan diberikan lagi “Rekening Pengembangan Anak dengan hibah awal sebesar $5.000 (Rp69 juta] dan hibah tambahan senilai $1.000 hingga $5.000 (Rp13,9 juta hingga Rp69,69 juta) lagi. “Inilah yang Anda dapatkan saat melahirkan, ” ujarnya.
Dukungan tak berhenti di sana. Wong mengatakan, setiap anak akan terus mendapat Kredit Anak tahunan sebesar $2.000 (Rp27,87 juta) setiap tahun, dari usia satu tahun hingga usia 16 tahun. Mereka juga akan mendapatkan tambahan dana Edusave setiap tahun di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah.
Kemudian di usia 17 tahun, mereka akan mendapatkan tambahan dana sebesar $10.000 (sekitar Rp139 juta) ke dalam Rekening Pendidikan Pascasarjana mereka.
“Jadi secara keseluruhan, setiap anak di Singapura akan menerima hampir $70.000 [sekitar Rp975 juta] dalam bentuk dukungan keuangan langsung seiring pertumbuhan mereka,” imbuh Wong.
Selain soal biaya itu, Wong mengumumkan kebijakan cuti perawatan anak.
Saat ini, setiap orang tua yang bekerja berhak atas hari cuti jika anak bungsu mereka berusia enam tahun atau kurang, dan dua hari jika anak bungsu mereka berusia 7 hingga 12 tahun.
Jumlah hari cuti ini akan ditingkatkan menjadi delapan hari untuk satu anak, berusia hingga 12 tahun, 10 hari untuk dua anak, dan 12 hari untuk tiga anak atau lebih.
Meskipun biaya cuti terkait anak saat ini ditanggung bersama pemerintah dan pemberi kerja, pemerintah akan menanggung pengeluaran semua cuti terkait anak yang diatur dalam undang-undang, hingga batas penggantian tertentu, demikian dikutip South China Morning Post.
Kurangi Tarif penitipnan anak
Wong mengatakan pemerintah juga akan berupaya mengurangi tarif penitipan anak seharian penuh menjadi S$150 (US$118) per bulan dan biaya perawatan bayi menjadi S$300 di sekolah-sekolah yang didukung pemerintah.
Saat ini, keluarga bisa membayar hampir US$600 per bulan untuk penitipan anak seharian penuh, dan lebih dari US$1.000 per bulan untuk perawatan bayi.
“Pada akhirnya, keputusan untuk memiliki anak adalah hal yang sangat pribadi. Kebijakan saja tidak dapat mewujudkannya. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah mempermudah warga Singapura yang ingin memiliki anak untuk memulai dan membesarkannya,” kata Wong.
“Ini adalah salah satu investasi terbaik yang dapat kita lakukan,” imbuh dia.
Angka kelahiran total Singapura turun ke level terendah sepanjang sejarah, yaitu 0,87 pada 2025.
Pemerintah telah membentuk kelompok kerja antarlembaga diketuai Menteri di Kantor Perdana Menteri Indranee Rajah, untuk mengatasi tren tersebut.
Namun demikian, pemerintah akan selalu memastikan, warga Singapura tetap mayoritas, walau dalam beberapa tahun mendatang, pertumbuhan populasi dan angkatan kerja secara keseluruhan diperkirakan akan lebih lambat. (CNNI/ns)
