JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perubahan iklim berpotensi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 10 persen pada tahun 2025. Risiko ini akan menjadi kenyataan jika perubahan iklim tidak segera ditangani.
Menurutnya, penurunan PDB sebesar 10 persen adalah angka yang signifikan dan dapat berdampak buruk pada upaya peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
Selain itu, bencana alam yang disebabkan oleh kenaikan suhu global dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun dan memperburuk ketidakstabilan sosial-politik, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.
“Jadi, kita memahami bahwa perubahan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, dalam hal ini, sebagai suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan geopolitik,” katanya dalam sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa kawasan ASEAN sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), perubahan iklim bisa menyebabkan penurunan PDB ASEAN hingga 11 persen.
Meskipun ASEAN hanya menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, kawasan ini tetap harus mengurangi emisi sambil melanjutkan pembangunan.
Maka dari itu, ia menegaskan perubahan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang perubahan iklim dengan semua stakeholder,” ujarnya.
Ia juga menyambut baik pengembangan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang kini mencakup panduan transisi untuk sektor-sektor penting.
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030 tanpa bantuan internasional, dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.
“Kita memerlukan 281 miliar dolar AS untuk memenuhi komitmen kita terhadap penurunan emisi CO2 untuk transisi energi,” tuturnya.
