KEHIDUPAN demokrasi yang mulai tumbuh di Sudan sejak tumbangnya rezim diktator tiga dekade di bawah Presiden Omar Hasan al-Bashir (1989 – 2019) terancam akibat aksi kudeta militer, Senin lalu (25/10).
Tumbangnya Omar al-Bashir adalah peristiwa monumental bagi rakyat Sudan, dijuluki sebagai gelombang kedua gerakan musim semi Arab setelah aksi penumbangan diktator di Mesir, Libya, Surah, Yaman dan Tunisia pada 2011.
Berdalih mencegah perpecahan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengumumkan keadaan darurat, membubarkan pemerintahan transisi dan membentuk pemerintah baru.
Tokoh-tokoh pemerintah yang memimpin pemerintahan transisi menuju demokrasi pasca penggulingan diktator Omar Al Bashir pada 11 April 2019 termasuk PM Abdalla Hamdok ikut ditahan walau ia kemudian dibebaskan.
“Untuk meluruskan arah revolusi, kami menyatakan keadaan darurat nasional, membubarkan dewan transisi dan kabinet,” kata Burhan dalam pernyataannya.
Ribuan warga turun ke jalan menentang aksi kudeta, sementara kerusuhan terjadi di luar markas militer di Khartoum dan dilaporkan paling tidak sepuluh pendemo tewas dan sejumlah orang diamankan pihak militer.
Enam dubes Sudan yakni untuk AS, Uni Eropa, Perancis,C hina, Qatar, dan kepala misi Sudan di Jenewa dilaporkan dipecat oleh pimpinan kudeta karena dianggap berseberangan dengan mereka
Selain Uni Afrika yang menangguhkan hubungan dengan rezim baru Sudan sampai pemerintahan sipil dipulihkan karena menganggapnya inkonstitusional, kecaman juga datang dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
AS menangguhkan bantuan 700 juta dollar AS ke Sudan dan Uni Eropa juga mengancam akan melakukan hal sama serta mendesak dipulihkannya lagi pemerintahan sipil di negara itu tanpa syarat.
Sedangkan Sekjen PBB Antonio Guterres yang menjuluki Sudan sebagai ‘epidemi kudeta’ yang berdampak pada Afrika dan Asia mendesak ‘negara-negara besar” untuk kompak menyatakan sikap melalui DK PBB.
Semangat Berdemokrasi
Asa tumbuhnya iklim demokrasi di Sudan menggumpal pasca era Omar al-Bashir, April 2019 melalui pembagian kekuasaan antara pemimpin sipil dan militer, walau sejak itu masih diselang-selingi upaya kudeta militer.
Kelompok sipil dan militer mencapai kompromi untuk berbagi kekuasaan pada 15 Mei 2019 dengan membentuk pemerintahan transisi selama periode 39 bulan.
Kesepakatan itu menuai pujian dari masyarakat int’l karenad ianggap bakal melicinkan jalan menuju era demokrasi di negeri itu.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Agustus 2019, selama masa transisi, kelompok militer mendapat giliran 21 bulan pertama kekuasaan, sedangkan sipil selama 18 bulan sisanya.
Namun pemerintah transisi dan kelompok bersenjata Front Revolusi Sudan (SRF) di Juba, Sudan Selatan 3 Okt. lalu membuat kesepakatan untuk memperpanjang masa transisi setahun dari November 2022 menjadi November 2023.
Selanjutnya, dalam kesepakatan itu diatur juga perpanjangan eam bulan masa kekuasaan militer dalam pemerintahan transisi dari yang seharusnya berakhir Mei 2021, menjadi November 2021.
Namun sikap curiga mencurigai antara kubus sipil dan militer makin tajam. Kubu sipil menuduh militer enggan menyerahkan kekuasaan pada bulan depan, terbukti ada upaya kudeta yang gagal pada 21 September lalu, sebaliknya militer menganggap sipil tak bakal mampu memimpin negeri itu.
Di negara-negara berkembang termasuk Sudan, panggung politik mudah disetir sesuai selera penguasa, baik sipil, apalagi militer, dan jika mereka mau, demokrasi yang sudah susah payah dibangun, sekejap bisa mati suri atau mati beneran.
