spot_img

SYL, (diduga) beli duren pun pakai uang negara

INDONESIA agaknya memang pantas dijuluki surga bagi para koruptor tercermin dari kisah di pengadilan eks-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) leluasa menggunakan anggaran dinas untuk pribadi, isteri, anak dan cucu semau-maunya.

Di dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berlangsung marathon hingga pekan ini, SYL diduga mengalirkan uang kementan untuk diri, keluarga dan kerabatnya dengan nilai total Rp44,5 miliar.

Uang-uang milik kementan itu a.l. digunakan untuk umroh bersama anak, isteri dan cucunya Rp1,35 miliar, membeli mobil untuk puterinya,  Indhira Tita Rp500 juta, honor penyanyi dangdut Nayunda Rp100 juta, membayar honor dan makan (pesan online) karyawan di rumah dinas menteri, Rp3-juta hampir tiap hari.

Tidak tanggung-tanggung, SYL juga menggunakan anggaran negara untuk keperluan remeh-temeh lainnya seperti membelikan kacamata dan perawatan wajah sang isteri, bayar kartu kredit, renovasi kamar dan acara  khitanan dan  HUT cucunya.

Yang juga aneh, kementan harus memberikan Rp25 sampai Rp30 juta untuk isteri SYL, Ayun Sri Harahap, belum termasuk uang bukan haknya (dana yang dikelola kementan) yang dimintanya sewaktu-waktu.

Bagaimana kuasanya putera SYL, Kemal Redindo  meminta reimburse biaya HUT puteranya (cucu SYL), diungkapkan dalam pesidangan terkait kesaksian Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Isnar Widodo. Permintaan disampaikan melalui ajudan SYL, Panji Hartanto.

“Total segini (nilainya-red), tolong dibayar!, “ seru Isnar menirukan permintaan Panji. Berbagai cara dilakukan SYL untuk minta dibayarkan pengeluaran pribadi dan keluarganya, mulai patungan bawahannya, menggunakan pos-pos anggaran direktorat atau unit kerja di jajarannya.

Isnar bersama tiga rekan sekerjanya dicopot dari jabatannya karena kesulitan mencarikan dana kementan untuk membayarkan tagihan kartu kredit sebesar Rp215 juta atas nama SYL.

THR untuk PRT

Uang THR untuk pekeja dan PRT di rumahnya diminta  oleh SYL kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Fajri pada 2021 dan 2022 sehingga ia terpaksa patungan mengumpulkan uang Rp 50 juta dengan rekan-rekan sekerjanya.

Di persidangan, terungkap pula SYL meminta bawahannya membelikan Ipad, HP, parfum dan barang-barang keperluan lain. Tentu, anak buahnya, tidak ingin rugi, sehingga meniyisihkan uang dari pos-pos anggaran di lingkup kerjanya.

Yang juga sangat tidak masuk akal, misalnya  SYL meminta Sekretaris  Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, untuk mengirimkan durian musang king beberapa kali ke rumah dinasnya di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jaksel denga nilai Rp46 juta

Pertanyaan besar terkait contoh dugaan praktek korupsi banal dan vulgar seperti yang dilakukan SYL, ada apa dengan sistem pengawasan melekat  di suatu instansi atau lembaga? Kemana petugas pengawas lainnya seperti satuan pengawas internal dan inspektorat?

Apakah bisa dipastikan, praktek korupsi seperti yang dilakukan SYL tidak ada pula di instansi atau lembaga lain, di pusat dan daerah?

Beban amat berat bagi pemerintah baru untuk membenahi sistem pengawasan keuangan negara, apalagi institusi  selevel KPK, pimpinannya Firli Bahuri diduga ikut memeras SYL dan auditor BPK meminta Rp12 miliar untuk penerbitan sertifikat Wajar Tanpa Syarat (WTP) bagi kementan.

Kasus dugaan korupsi terhadap SYL seharusnya jadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh  sistem pengawasan terhadap setiap instansi dan Lembaga negara. Jangan sampai, uang negara yang notabene uang rakyat dijadikan bancakan.

 

 

 

 

 

.

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


spot_img

Latest Articles