BONTANG – Rumor rasionalisasi honorer pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) alias honorer di Bontang, Kalimantan Timur dibantah Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Orang nomor satu di Pemkot Bontang itu memastikan bahwa tahun ini tak ada rencana rasionalisasi honorer.
Neni mengaku memikirkan nasib para honorer yang menggantungkan hidupnya dari tidak ada rasionalisasi,” tegasnya seperti dilansir JPNN , Rabu (11/5).
Menurut Neni, pihaknya memang akan mengkaji terlebih dahulu tentang rasionalisasi honorer. Namun, sebenarnya belum ada rencana untuk rasionalisasi. Pasalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang masih situasional.
Dia menjelaskan, kalau APBD menurun sekitar Rp 800 miliar, tentu akan banyak kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikurangi. Jadi, honorer tak ada kerjanya jika tidak ada kegiatan.
“Mungkin nanti diserahkan ke masing-masing SKPD. Yang mengontrak kan SKPD, bukan wali kota. Sehingga, perlu analisis sesuai beban kerja mereka, tetapi saya belum ada niat untuk rasionalisasi honorer,” jelas Neni.
