Tak Hafal Pancasila

Teks Pancasila setelah era Orde Baru memang menjadi panjang, sehingga orang bisatidak hafal.

LUPA itu satu hal yang sangat manusiawi. Cap apapun orangnya pasti pernah melakukannya. Cuma jika terjadi pada situasi tidak tepat, akan bikin malu. Maka Ketua DPRD Lumajang (Jatim) Anang Ahmad Syaifudin langsung mengundurkan diri ketika ketahuan tidak hafal teks Pancasila. Kenapa mundur sih Mas? Lha wong Menpora tidak hafal lagu Indonesia Raya juga ada kok, dan dia tidak mundur sampai kabinet SBY selesai.

Alhamdulillah, para pemimpin kita masih banyak yang punya budaya malu, meski itu bisa dihitung dengan jari. Ini karakter mirip orang Jepang, meski tak sedasyat mereka. “Saudara tua” dari negeri timur laut sana, bahkan bisa lebih dari itu. Ketika merasa malu bukan saja mundur, banyak pula yang harakiri alias bunuh diri. Beda dengan di negara kita, para pejabat kita selalu bilang, “Mundur tidak menyelesaikan masalah!” Memang sih, yang bisa menyelesaikan masalah tanpa jadi masalah hanyalah Kantor Pegadaian!

Drama dari Kabupaten Lumajang itu terjadi seminggu lalu, tepatnya Rabu 7 September, ketika DPRD menemui kelompok mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.  Entah apa kaitannya BBM dan Pancasila, tiba-tiba Ketua DPRD Anang Ahmad Syaifuddin mengajak mahasiwa mengucapkan teks Pancasila, sementara Pak Ketua membimbingnya. Tapi apes, ketika tiba di sila ke-4 yang paling panjang kalimatnya, Anang Syaifudin terhenti karena tidak hafal. Diminta mengulangpun gagal.

Ternyata peristiwa ini menjadi viral di medsos. Malu sekali Anang Syaifudin, sehingga sebagai pertanggungjawabannya serta merta dia menyatakan mundur dari Ketua DPRD. Ketika 8 Fraksi DPRD dan Kades seluruh Lumajang menolak pengunduran dirinya, Anang tetap pada putusannya. Sebab akan menjadi tambah memalukan bila tadi sudah bertekad mundur, kok dibatalkannya gara-gara ada pihak yang berkeberatan.

Kenapa harus mundur Mas Anang Syaifudin? Menpora yang tidak hafal lagu Indonesia raya juga ada kok, namanya RMT Roy Suryo! Jangan-jangan Pak Ketua ini malu jika sampai masuk lagu plesetan Udin Sedunia. “Udin, Udin, Udin…..Udin Ketua DPRD yang tak hafal Pancasila namanya: Nanang Syaifuddin!”

Sebetulnya orang tak hafal Pancasila bukan hal baru. Tahun 1970-an, seorang guru honorer di Cangkrep Purworejo (Jateng) maju ke depan untuk menghafal teks Pancasila. Karena grogi di depan orang banyak, pak guru ini membacanya jadi begini: “Pancasila satu, dua Ketuhanan Yang Maha Esa, tiga Kemanusiaan yang adil dan beradab, empat Persatuan Indonesia, lima Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, enam Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lho, lho……bagaimana ceritanya Pancasila kok diberi bonus menjadi 6 sila? Tapi itulah kenyaataannya ketika P-4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) belum diajarkan bagi pelajar, mahasiswa, guru, dosen, PNS. Baru setelah tahun 1978  ada P-4, dan mengikuti P-4 sifatnya fardu ain, sebab barang siapa tidak mau mengikuti P-4, bisa tersendat-sendat kariernya.

Di masa Orde Lama, teks Pancasila yang biasa ditempel juga di dinding-dinding kelas, kalimatnya masih singkat, yakni. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan dan 5. Keadilan sosial. Setelah Orde Baru teks Pancasila dibuat menjadi lebih panjang, sehingga bisa orang terjebak pada kelupaan.

Maka sebetulnya Anang Syaifudin dari Lumajang ini tidak sendiri. Jangankan hanya tingkat Ketua DPRD, yang ketua MPR Taufik Kiemas saja dalam peringatan Hari Kesaktia Pancasila 1 Oktober 2010, baca teks Pancasila pating pecotot karena banyak yang lupa. Tak kalah parahnya, di lembaga DPR saat dipimpin Agung Laksono (2004-2009) pernah juga dalam acara kenegaraan para wakil rakyat itu lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka. Padahal hari itu Presiden SBY hadir untuk menyampaikan pidato kenegaraan menjelang HUT RI ke-64.

Tapi Ketua DPR Agung Laksono tidak malu, begitu juga Taufik Kiemas dengan alasan, “Namanya juga orangtua!” Maka kita salut dan respek pada Anang Ahmad Syaifudin yang “cuma” ketua DPRD Lumajang itu. Padahal jika mau bertahan dengan kekuasaannya, toh tak ada aturan yang memaksa pejabat harus mundur gara-gara lupa teks Pancasila.

Pejabat tinggi negara yang layak malu belakangan ini adalah Kapolri Sigit Listyo Prabowo. Ketika beliaunya pada bulan Juli 2022 sedang menggelar “Hugeng Award” dalam rangka HUT Bayangkara ke-77, eh sejumlah oknum petinggi polisi sekelas Irjen Ferdy Sambo dan konco-konconya justru terungkap pentalitan merusak citra bayangkara negara. Oknum-oknum itu bertindak yang sangat bertentangan dengan sifat keteladanan Kapolri Hugeng Imam Santosa (1968-1971). Padahal inti keteladanan sang jendral polisi itu adalah kejujuran.

Ada anggota DPR yang menyarankan agar Kepolri Listyo Sigit dinon aktifkan dulu selama penyelidikan kasus Sambo, tapi banyak pula anggota DPR yang membelanya. Dan faktanya sekarang, kasus Ferdy Sambo belum terbuka seluruhnya, karena hasil lie detector saja masih ada yang ditutup-tutupi. Padahal alat itu gunanya untuk mendeteksi kebohongan.

Menutup-nutupi sesuatu itu adalah bagian dari kebohongan itu sendiri. Maka benar kata almarhum Gus Dur dulu. Polisi jujur itu hanya tiga, yakni: polisi tidur, Pak Wibawa patung polisi dan Kapolri Hugeng Imam Santosa. Catat, ini yang ngomong Gus Dur lho ya….. (Cantrik Metaram).