JAKARTA, KBKNEWS.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan kemungkinan Indonesia memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka.
Gagasan ini terinspirasi dari rencana Iran yang ingin mengenakan tarif pada kapal di Selat Hormuz.
Menurut Purbaya, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal, termasuk dari sisi penerimaan negara.
“Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita kenakan biaya,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai, jika kebijakan tersebut diterapkan, potensi pendapatan bisa cukup besar. Namun, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia dan diperlukan kerja sama dengan negara lain yang berbagi wilayah Selat Malaka, yakni Malaysia dan Singapura.
Purbaya bahkan sempat berandai-andai pembagian hasil jika kebijakan tersebut diterapkan bersama. Menurutnya, Indonesia memiliki porsi wilayah terbesar di Selat Malaka dibandingkan dua negara lainnya.
“Kalau dibagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura lumayan. Jalur kita paling besar dan panjang,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa realisasi kebijakan ini tidak mudah. Selain melibatkan kepentingan lintas negara, terdapat berbagai aspek hukum internasional dan geopolitik yang harus dipertimbangkan.
Karena itu, Purbaya menekankan pentingnya perubahan cara pandang Indonesia dalam mengelola potensi strategisnya.
“Kita tidak boleh terus berpikir defensif. Harus mulai ofensif, tapi tetap terukur,” tegasnya.
