KETENANGAN sesaat di kawasan panas Timur Tengah terusik lagi akibat ulah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, Selasa (3/1).
Aksi sepihak Ben-Gvir dinilai bisa memicu konflik baru antara Palestina yang didukung negara-negara Arab dengan Israel, sehingga Uni Emirat Arab (UEA) dan China mendesak DK PBB untuk menggelar sidang darurat guna membahasnya.
Kantor Berita UEA, WAM melaporkan, Menlu sheikh Abdullah bin Zayed, Menlu Jordania Ayman al-Safadi dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu saat ini sedang mencari dukungan untuk digelarnya sidang DK PBB.
Berdasarkan laporan terkini, DK PBB atas usulan UEA, China dan Malta telah menggelar sidangnya Jumat dinihari (06/1), namun belum diketahui hasilnya.
Abdullah juga menekankan agar pemerinta Israel menggarisbawahi perlunya negara Yahudi itu menghormati peran Kerajaan Jordania yang ditetapkan sebagai penjaga dan pengelola kompleks Masjid Al-Aqsa berdasarkan hukum int’l.
Ben-Gvir yang sebelumnya anggota politisi sayap kanan Partai Otzma Yehudit yang kini menjabat menteri keamanan Israel dikenal sudah lama mengadvokasi akses lebih luas bagi warga Yahudi untuk berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa.
“Bukit Kuil terbuka untuk semua, “seru Ben-Gvir dalam cuitannya. Kaum Yahudi menyebutkan tempat tersebut sebagai Bukit Kuil (Temple of Mount) yang merupakan salah satu situs suci mereka, sebaliknya umat Islam juga menjadikan kompleks Masjid Al-Aqsa yang disebut Al-Haram Al-Syarif sebagai situs sucinya selain Ka’bah, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Berdasarkan pengaturan dan kesepakatan status quo yang diberlakukan PBB, warga non-muslim hanya diperbolehkan berziarah ke lokasi tersebut, tetapi tidak untuk melakukan ibadah.
Kunjungan anggota kabinet Israel yang konservatif dan berhaluan garis keras dicemaskan oleh umat muslim dan dunia Arab akan diikuti aksi pemerintah Yahudi untuk mengubah status quo tersebut.
Reaksi Hamas
Sementara sayap militer Palestina, Hamas, menurut laporan AFP, bertemu dengan sejumlah fraksi Palestina lainnya, kemungkinan merumuskan respons terhadap aksi sepihak Israel tanpa merinci lebih jauh.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), hanya dari Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan, negaranya tidak akan puas atas pernyataan manis semata menyikapi ulah Ben-Gvir.
Sebelumnya, Raja Jordania Abdullah II mengingatkan, negaranya siap menghadapi Israel jika perang tak terelakkan, apalagi jika pemerintah Israel melangkahi “garis merah” yang telah disepakati dengan mengubah status quo Masjid Al-Aqsa.
Menurut catatan, Jordania ikut bergabung dengan negara-negara Arab dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967, namun kemudian berdamai dengan negara Israel dalam kesepakatan damai yang ditengahi AS pada 26 Okt. 1994.
Sementara Kemenlu RI dalam pernyataannya, Kamis (5/1) menyebut kunjungan Ben-Gvir sebagai aksi provokasi yang dapat memicu siklus kekerasan baru di Palestina.
RI menyerukan agar Israel menghindari aksi provokasi berbentuk gangguan ke tempat-tempat suci di Yerusalem dan mendesak segala tindakan negara Yahudi itu yang bisa berdampak pada stabilitas dan keamanan kawasan.
Perseteruan panjang antara negara-negara Arab bersama Palestina melawan Israel membuat kawasan Timur Tengah merupakan titik bara api sehingga para pihak hendaknya menghndari aksi-aksi yang mudah menyulut konflik baru.(AP/AFP/ns)
