WARGA DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini rata-rata mengalokasikan seperlima (20 persen) penghasilannya untuk biaya transportasi dari dan ke rumah, kantor atau kegiatan usaha mereka.
Mengacu pada patokan rata-rata upah minimum regional (UMR) di sembilan wilayah Jabodetabek saat ini Rp4.382.343,11, sedangkan untuk ongkos angkutan umum atau kendaraan pribadi antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan atau lebih 20 persen.
Padahal, berdasarkan rekomendasi Bank Dunia, seperti disampaikan oleh Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, orang baru bisa dikatakan hidup layak jika biaya yang dikeluarkan untuk transportasi, maksimal 10 persen.
Survei yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bersama Dishub DKI Jakarta dan PT Jaklingko terhadap 1.523 responden juga menyebutkan, separuh warga mengeluarkan Rp500-ribu per bulan untuk ongkos transportasi.
Menurut catatan penulis, bagi warga yang tinggal di sekitar lintas jalan utama yang dilalui moda angkutan seperti KRL, bus TransJakarta dan Jaklingko, biaya transportasi bisa jauh lebih irit.
Namun masalahnya, tidak seluruh lokasi kawasan permukiman berdekatan dengan akses moda-moda angkutan umum yang tersedia. Untuk warga seperti ini, porsi biaya transpornya dari gaji yang diterima jauh lebih tinggi lagi.
Contohnya, seorang pramuniaga, Rini yang tinggal bersama orang tuanya di kawasan Sawangan, Depok, Bogor dan bekerja di sebuah mall dekat Stasiun Depok Baru berjarak 11 Km akhirnya memilih kos karena tidak mampu mengeluarkan biaya transport yang terlalu tinggi.
Hitung-hitungannya: Gajinya Rp2-juta per bulan. Dari rumah ia harus naik ojek sepeda motor ke jalan raya Sawangan – Depok dengan ongkos Rp15-ribu. Dari sana ia berganti angkot ke Stasiun Depok Baru dengan ongkos Rp10-ribu, lalu ganti angkot lagi ke Jl. Margonda Raya, sekitar 3 Km dengan ongkos Rp4-ribu.
Jadi untuk pulang pergi, ia harus merogoh koceknya untuk biaya transport Rp58-ribu, atau alternatifnya, jika ia naik gojek sepeda motor langsung dari rumah ke mall, Rp-35-ribu sekali jalan atau Rp70-ribu pp.
Jika tetap melaju dari rumahnya, tiap hari jika naik angkot plus ojek, untu 25 hari kerja, ia harus mengeluarkan Rp1.450.000 atau jika langsung naik gojek Rp1.750 000 (25 x Rp70-ribu). Akhirnya Rini memilih kos bulanan di sekitar tempat kerjanya dengan sewa Rp1-juta per bulan.
Nasib seperti Rini juga dialami ribuan, mungkin ratusan ribu warga yang tinggal di pinggiran Jabodetabek, yang bagai menghadapi buah si malakama.
Tinggal di rumah bersama ortu yang jauh dari tempat kerja, menguras gaji untuk biaya transpor atau kos dengan kondisi yang terkadang kurang layak, dari sisi keamanan dan kenyamanan, belum lagi harus mengeluarkan kocek lagi untuk beli makanan.
Solusi ke depannya, integrasi antarmoda angkutan atau yang berorientasi sistem transit sehingga bisa menekan biaya transportasi serta menarik warga agar memilih menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.
Kapan ya warga ibukota dan juga kota-kota besar lainnya di Indonesia bisa menikmati angkutan publik yang nyaman, aman, tepat waktu dan menjangkau sebagian besar wilayah permukiman?
