PERANG Baratayuda Jayabinangun (PBJ) bukan sekedar pertempuran antara keluarga Pandawa dan Kurawa, tapi sesungguhnya juga merupakan ujian kebenaran melawan kebatilan. Sapa salah bakal seleh (yang salah bakal kalah); begitu filosofinya masyarakat wayang. Tapi ketika ditilik dari kacamata ekonomi, ternyata implementasi kebenaran melawan kebatilan itu banyak juga anggarannya. Proyek padat modal, kata para ekonom.
Seperti yang sudah diskenariokan dewa di Jonggring Salaka, PBJ tersebut akan berlangsung bulan Juli 2019. Sekarang kubu Pandawa dan Kurawa tinggal menunggu detil skenarionya, yakni siapa lawan siapa dalam peperangan itu. Semuanya berharap tak ada KKN dalam proyek ini, artinya SBG (Sanghyang Betara Guru) sengaja bikin skenario yang memihak, di mana sosok yang disenangi sengaja diberi lawan yang lemah.
”Janaka kan koneksinya banyak di Jonggring Salaka, jangan-jangan dia nanti dimusuhkan Citraksi atau Kartomarmo. Ya jelas menang Harjuna,” kritik Burisrawa dari kesatrian Cindekembang.
”Kalau mau menang, nyogok saja sama Betara Penyarikan. Dia kan penentu skenario itu,” tambah Dursasono adik kandung Prabu Duryudana.
PBJ memang bisa disebut proyek padat modal. Di samping sistem persenjata yang diperkuat dan dimutakhirkan dengan anggaran ratusan miliar, lahan tempat PBJ juga harus dipersiapkan secara baik. Untuk perang besar antara Pandawa dan Kurawa, lahan Tegal Kurusetra terlalu sempit, karena luasnya hanya 10 kali lapangan bola. Negri Ngastina sebagai pemilik lokasi, berkewajiban memperluas menjadi 100 kali lapangan bola, sehingga mencapai 40 hektar.
Padahal, areal untuk perluasan itu sudah banyak diduduki bangunan liar. Mereka harus digusur dan ditampung di rumah susun Rawabebek atau Pulogebang. Tapi tak ada yang mau, meskipun warga sudah diajak makan siang berkali-kali oleh Prabu Duryudana. Mereka cenderung minta dibangunkan kampung deret saja, yang lokasinya tak jauh dari Tegal Kurusetra. Kata mereka, asyik kan dari rumah sudah bisa melihat langsung PBJ tanpa lewat TV.
”Daripada pusing, akhirnya normalisasi Tegal Kurusetra saya batalkan saja. Sebagai gantinya, kita akan reklamasi pantai Tegal Kurusetra itu,” kata Prabu Duryudana.
”Kalau itu saya setuju. Saya juga punya PT yang sanggup menggarapnya,” bisik Patih Sengkuni yang nada-nadanya mau cari proyek.
Kebetulan Tegal Kurusetra itu berdekatan dengan lautan. Karena warga bersikeras tak mau direlokasi, Prabu Duryudana mengalah saja. Yang penting kan rakyat bahagia. Ketimbang dipaksakan malah dituduh tak pro rakyat, lebih baik membikin daratan baru tanpa membebaskan tanah penduduk. Padahal dengan kebijakan ini, musuhnya bukan rakyat Ngastina, tapi kalangan nelayan dan LSM.
”Tapi surat Kepra (Keputusan Raja)-nya harus kuat, jangan mudah diintervensi politisi. Bisa bangkrut gua,” kata Patih Sengkuni lagi, seakan-akan sudah dia pemenang proyek itu.
”Tenang saja paman Sengkuni, semuanya bisa diatur.” jawab Prabu Duryudana serius, karena tak mau disebut PHP (Pemberian Harapan Palsu).
Demikianlah, Prabu Duryudana sudah all out mempersiapkan Tegal Kurusetra sebagai arena pertempuran yang representatif kelas dunia. Tapi tiba-tiba isyu terakhir mengatakan, memasuki tahun baru 2019 PBJ mau dibatalkan. Kabarnya, baik Prabu Duryudana maupun Prabu Puntadewa dalam tidurnya bermimpi ketemu Sekjen PBB Bang Kimon, yang berasal dari Betawi. Sebagai umat rahmatan lil alamin, seyogyanya PBJ diurungkan saja. Katanya, PBJ bisa memicu terjadinya Perang Dunia ke-III karena isyu SARA bisa digoreng-goreng tanpa henti.
Ternyata itu mendekati kebenaran, sebab Prabu Duryudana dan Prabu Puntadewa menjelang tahun 2019 itu mengadakan pertemuan rahasia di Bali. Intinya memang itu, PBJ diteken untuk dibatalkan. Sejumlah alasan dikemukakan. Di samping anggaran PBJ bisa disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, timingnya sangat tidak tepat karena bersamaan dengan Pilpres di Indonesia.
”Apakah itu berarti Ngastina diikhlaskan saja oleh kubu Pendawa?” kejar pers.
”Ndak begitu. Ngastina diubah statusnya, dari kerajaan menjadi provinsi yang menginduk kepada Ngamarta. Gubernurnya tetap Prabu Duryudana, dan dia tiap taun dapat DAU (Dana Alokasi Umum) dari Ngamarta. Sengkuni sekarang jadi Wagub kayak Rano Karno.” ujar Prabu Puntadewa panjang lebar.
Dengan posisi itu sebetulnya tak mengurangi gaji Patih Sengkuni selama ini. Tapi kekuasaannya sebagai penentu anggaran telah hilang, karena diambil alih Pendawa. Itu artinya, Haryo Suman tak bisa lagi ngobyek macam anggota DPR. Paling celaka, proyek reklamasi Tegal Kurusetra juga bisa batal, padahal sudah Patih Sengkuni sudah banyak keluar modal untuk survei.
Karenanya, keputusan elit politik Kurawa – Pandawa itu sangat merugikan pundi-pundi keuangan Patih Sengkuni. Prinsipnya kemudian, perjanjian damai Kurawa – Pandawa harus dibatalkan! Makanya diam-diam menggerakkan demo lewat Panasbung (Pasukan Nasi Bungkus) baik ke Ngastina maupun Ngamarta. Bahkan Patih Sengkuni juga pesan berita hoax ke sindikat Saracen.
”Permainan kita harus rapi, sebab ini demi kelestarian ekonomi kita.” kata Patih Sengkuni memberi petunjuk pada Citraksa-Citraksi.
”Si, si, si, ……siap boss.” jawab Citraksa-Citraksi belepotan.
Bukan itu saja, diam-diam dia mengajak kroninya, Begawan Durna, untuk ”kontra revolusi”. Sayangnya begawan Sokalima ini menolak, dengan alasan sudah tua begini apa yang dicari kecuali urusan surga? Dia tak mau lagi subuk ngurusi soal duniawi. Makanya Durna setuju saja pada kebijakan prabu Duryudana. Yang penting perguruan Sokalima Beragama miliknya tak terganggu karenanya. Bahkan dia sudah merencanakan, jika sudah kabanjut (dimatikan) dewa, perguruan itu akan menunjuk Aswatara sebagai rektornya.
”Di Cuni, maaf saya nggak lagi ngurus politik. Saya kini sudah sering ke mesjid, dengarkan pengajian,” tolak Pendita Durna.
”Pantesan sekarang sudah ikut Revolusi Putih, pakai sorban dan jubah putih segala.” gumam Sengkuni.
Sementara itu di Pasetran Gandamayit Bethari Durga tengah menerima kehadiran putra angkatnya, Prabu Dewasrani dari negeri Tunggulmalaya. Ternyata dia mengadu bahwa proyek normalisasi Tegal Kurusetra dihentikan sepihak oleh Prabu Duryudana. Tapi Patih Sengkuni sendiri mau jadi kontraktor reklamasi Tegal Kurusetra dengan kontribusi 5 % untuk Kurawa. Padahal Dewasrani sudah kadung banyak mengeluarkan dana. Bila proyek PBJ dibatalkan, PT miliknya bisa bangkrut.
Bethari Durga juga kaget luar biasa mendengar berita itu. Dia sebetulnya pemilik asli PT tersebut. Tapi karena sebagai pimpinan pasetran dilarang buka usaha, terpaksa PT miliknya dipinjamkan kepada Dewasrani. Meski di situ tercantum sebagai direksi, tapi sesungguhnya Dewasrani hanya bonekanya Bethari Durga.
”Kamu harus batalkan kesepakatan Pandawa – Ngastina. Kalau nggak bisa rugi bandar nih gue.” keluh Bethari Durga.
”Bunda saja, dong. Bunda Bethari kan banyak koneksi di kahyangan. Apa lagi SBG mantan suami Bunda,” jawab Prabu Dewasrani.
Benar juga pendapat Dewasrani. Bunda Bethari segera berangkat ke Jonggring Salaka, laporkan perihal kebijakan Pandawa – Kurawa yang tidak populer. Ternyata SBG baru tahu bahwa ada kebijakan Duryudana – Puntadewa yang tidak dikonsultasikan dulu dengan kahyangan. Padahal soal PBJ, itu mutlak domain kahyangan. Benar-benar lebay merek itu.
”Ndak betul itu. PBJ harus berlangsung, karena manunggalnya trah Barata hanya bisa terjadi setelah PBJ itu sendiri.” titah SBG sengit.
”Mana mungkin Bang Kimon mrimpeni Duryudana – Puntadewa. Dari New York ke sini naik apa dia?” komentar Patih Narada.
Akhirnya hari itu juga SBG kirim radiogram ke kubu Kurawa dan Pandawa di ngercapada bahwa status PBJ: jalan terus! Itu program kadewatan, wayang Puntadewa dan Duryudana tinggal melaksanakan. Rakyat hanya obyek, bukan subyek. (Ki Guna Watoncarita)
