JAKARTA – Di Indonesia, wakaf yang paling dikenal adalah wakaf tanah dan wakaf uang, yang sering digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan pemakaman.
Namun, dengan perkembangan ekonomi dan investasi, muncul bentuk baru yaitu wakaf saham. Wakaf saham termasuk jenis wakaf produktif di pasar modal dan merupakan bagian dari aset bergerak.
Wakaf sendiri adalah salah satu bentuk sedekah jariyah, di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam Islam, penggunaan harta bergerak untuk wakaf masih menjadi perdebatan. Mazhab Hanafi menolak wakaf harta bergerak, termasuk saham, karena dianggap tidak memiliki sifat kekal.
Namun, mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki membolehkan wakaf harta bergerak, termasuk saham, karena yang penting adalah manfaat jangka panjangnya, bukan zatnya.
Menurut hukum Islam, saham bisa diwakafkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain:
1. Saham Berasal dari Perusahaan Halal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf saham asalkan saham tersebut berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha halal.
2. Didukung oleh Beberapa Mazhab
Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali memperbolehkan wakaf saham asalkan dianalogikan dengan hukum wakaf benda bergerak lainnya dan memenuhi kriteria syariah.
Aturan Syariah untuk Wakaf Saham
1. Saham Syariah
Saham yang diwakafkan harus berasal dari perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002. Saham tersebut tidak boleh memiliki hak-hak istimewa seperti saham preferen.
2. Objek dan Nilai yang Jelas
Sebelum diwakafkan, jumlah, nilai, dan status saham harus jelas. Harus dipastikan apakah yang diwakafkan adalah saham itu sendiri atau manfaatnya.
3. Menjadi Milik Mustahik
Setelah diwakafkan, saham menjadi milik penerima manfaat (mustahik). Pengelolanya, yang disebut nazir, bertugas untuk memastikan wakaf tersebut dapat dikelola agar memberikan manfaat yang produktif.
