LAMPUNG – Pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Lampung dinilai belum memuaskan dan masih banyak warga yang mengeluhkan layanan tersebut.
Keluhan atas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan primer, rujukan, maupun pengobatan lanjutan bagi peserta BPJS di Lampung itu, terungkap dalam lokakarya Penguatan Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Watch, diselenggarakan Lembaga Advokasi Perempuan Damar di Bandarlampung, Kamis (30/3).
Keluhan yang disampaikan diantaranya proses administrasi rujukan pasien dari bawah atau layanan primer di puskesmas atau klinik pratama maupun selanjutnya ke rumah sakit rujukan, kelambanan dalam menangani pasien di unit gawat darurat (UGD), selisih bayar yang besar harus ditanggung pasien, maupun pengenaan biaya layanan padahal mestinya cuma-cuma.
Koordinator Program HKSR Sofyan Hd. mengatakan bahwa berbagai pengaduan dan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dialami warga Provinsi Lampung, tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga diperlukan mekanisme dan salutan pengaduan agar dapat cepat ditangani oleh yang berwenang.
“Masih banyak warga yang tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa pelayanan kesehatan yang baik adalah hak mereka,” kata Sofyan, dilansir Antara, Jumat (31/3/2017).
Oleh karena itu, katanya, berbagai pengaduan atas kinerja pelayanan kesehatan dapat digunakan lebih efektif sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan kesehatan selanjutnya.
Edy Syamsuri dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Bandarlampung mengatakan saluran pengaduan layanan BPJS Kesehatan, antara lain melalui Unit Penanganan Pengaduan, Hallo BPJS Kesehatan, layanan hotline, layanan kepesertaan, layanan primer, rujukan, dan layanan informasi berupa surat elektronik, “SMS gateway”, dan sejumlah saluran pengaduan lainnya.
Sementara itu Rosmini Sipayung selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung masih banyak warga, termasuk ibu hamil, kurang mengetahui keberadaan puskesmas maupun fasilitas kesehatan primer, sehingga kurang memanfaatkan untuk secara rutin memeriksakan kesehatan bayi dan dirinya.
Padahal, katanya, berbagai layanan kesehatan standar dinilai telah mampu dilaksanakan di puskesmas, sehingga warga tidak selalu minta pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan yang diinginkan.




