YORDANIA – Para analis memperkirakan Raja Yordania Abdullah II akan menghadapi keputusan paling serius selama 21 tahun bertakhta, apabila Israel tetap melaksanakan rencananya mencaplok bagian-bagian Tepi Barat pada 1 Juli.
Analis Yordania Osama Al Sharif melihat pertentangan berkembang di negara-negara sekitar Israel atas tekad Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sekitar 30 persen Tepi Barat yang telah didudukinya sejak tahun 1967, termasuk permukiman Israel dan daerah-daerah yang mayoritas dihuni warga Palestina.
Al Sharif mengatakan anggota Kabinet persatuan Israel, masyarakat, dan bahkan beberapa pemukim Yahudi serta mantan jenderal dan pejabat-pejabat keamanan, telah memperingatkan dampak politik dan ancaman bagi keamanan jangka panjang Israel.
Al Sharif mengatakan kepada VOA bahwa Netanyahu mungkin harus merevisi usulnya.
“Sepertinya sekarang kita berbicara tentang “aneksasi ringan,” versi yang jauh berkurang dari yang sebenarnya diusulkan oleh Netanyahu. Netanyahu pilih-pilih, ia mengambil apa yang ia inginkan dari rencana perdamaian Trump dan selebihnya ia tinggalkan. Jika itu terjadi pada 1 Juli, itu akan sangat simbolis, dan mungkin terbatas pada memperluas kedaulatan atas beberapa permukiman Israel di seputar Yerusalem. Kemungkinan besar itu tidak akan mencakup Lembah Jordan pada tahap ini. Semua ini akan mengalami perubahan arah karena perpecahan,” ujar Al Sharif.
Bulan lalu, Raja Yordania Abdullah dengan tegas mengatakan kepada majalah Jerman, Der Spiegel, bahwa “jika Israel benar-benar mencaplok Tepi Barat pada bulan Juli, itu akan menimbulkan konflik besar dengan Kerajaan Hashemite Yordania.” Ia mengatakan bahwa ia sedang mempelajari “semua opsi.”
Yordania dan negara-negara Arab lain percaya pencaplokan akan selamanya menutup kemungkinan negara Palestina yang layak pada masa depan dan akan memicu kekerasan oleh orang Palestina.
