Kisruh Politik di Negeri Gajah Putih

Mahkamah Konstitusi Thailand untuk sementara mencopot PM Prayuth Chan-ocha sambil menanti keputusan tetap tentang pro-kontra terkait masa jabatannya yang menuai polemik.

PM THAILAND Jenderal Prayuth Chan-ohcha dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi sambil menunggu keputusan tetap terkait polemik masa jabatannya sesuai konstitusi negara itu.

Untuk sementara, pemerintahan diambil alih oleh jenderal Prawit Wangsuwan yang sebelumnya menjabat wakil perdana menteri di bawah rezim Prayuth.

Keputusan pelengseran Prayuth oleh MK seperti dikutip kantor berita  AFP dan Reuters (24/8) hanya berlaku sementara sambil menanti ketetapan dari lima hakim MK terkait polemik masa jabatannya.

Prayuth sendiri diberi hak jawab sampai 15 hari atas keputusan MK tersebut, namun Jubir pemerintah Thailand Anuchai Burapachaisri dalam konferensi pers menyebutkan ia bisa menerimanya.

Roda operasional pemerintahan sementara di bawah Wangsuwan , menurut Bangkok Post, berjalan seperti biasa, tidak ada perombakan, sedangkan walau tidak menjabat PM lagi, Prayuth  masih menjalankan fungsinya sebagai menteri pertahanan.

Polemik tentang masa jabatan Prayuth diawali dari pengambilalihan kekuasaan dari PM Yingluck Shinawatra yang merupakan pemenang pemilu 2014, lalu ia menerapkan hukum darurat militer sampai 2019.

Pada tahun yang sama (2019), Prayuth memenangi pemilu, walau banyak pihak meragukan keabsahannya dan menuduh telah terjadi rekayasa sedemikian rupa agar ia tampil sebagai pemenangnya.

Persoalannya, Konstitusi (UUD) Thailand membatasi periode jabatan PM paling lama delapan tahun, sementara Prayuth yang saat itu menjabat pemimpin junta militer melakukan amandemen UUD.

Akibatnya muncul polemik terkait penghitungan lama periode jabatan PM. Masa jabatan Prayuth berakhir, jika dihitung sejak ia mengudeta Yinluck pada 2014 dan berkuasa sampai Rabu,  24 Agustus, ’22.

Jika masa jabatan Prayuth dihitung sejak perubahan amandemen UUD yang dilakukannya pada 2017, ia baru menjalankan kekuasaannya lima tahun, tambah lagi, jika dihitung dari Pemilu 2019 yang dimenanginya, berarti baru tiga tahun.

Sebaliknya pemimpin partai oposisi Pheu Thai, Chonlanan Srikaew menegaskan, kekuasaan Prayuth sebagai kepala pemerintahan seharusnya dihitung dari 2014 .

“Berarti masa jabatannya sudah berakhir, “ ujarnya.

“PD” Abis

Selama ini Prayuth merasa “PD” saja dan tidak menyangka bakal dijatuhkan oleh sistem politik yang dibangunnya sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya, apalagi beberapa kali ia lolos dari gugatan hukum dan mosi tak percaya.

Prayuth pada 2021 behasil menggagalkan kudeta yang dilancarkan oleh seorang menteri yunior di kabinetnya, lalu pada Juli 2022 ia lolos keempat kalinya dari mosi tak percaya di parlemen.

Aksi-aksi unjuk dilakukan massa sejak 2020 terkait buruknya kinerja pemerintah, kegagapannya menangani pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi Thailand terpuruk dan juga desakan publik untuk mengembalikan pemerintahan yang demokratis.

Hasil jajak pendapat yang digelar Institut Administrasi Pembangunan Nasional Thailand (NIDA) awal Agustus lalu mengungkap, dua-pertiga dari 1.312 responden warga usia di atas 18 tahun menuntut Prayuth mundur, pembubaran kabinet dan digelar Pemilu yang transparan.           (AP/Reuters/ns)