MANILA (KBK) – Dewan Polisi Filipina memberhentikan 21 perwira Polisi yang dituduh melakukan konspirasi dalam pembantaian terburuk di negara itu enam tahun lalu, di mana seorang putra politisi dan pengawalnya menembak mati sebanyak 58 orang lawan politik ayahnya, termasuk 32 wartawan.
Juru bicara Polisi Filipina, Kamis (10/12/2015), mengatakan, karena kejadian tersebut, para petugas Polisi yang bertugas di kawasan tersebut dipecat karena gagal menghentikan pembunuhan di Provinsi Selatan Maguindanao pada November 2009 itu.
“Sebanyak 20 polisi diminta pertanggungjawabannya karena diam saja dan menjadi penonton ketika kejahatan berlangsung di depan mata mereka,” kata pernyataan itu.
Tersangka utama yang dituduh memerintahkan pembunuhan adalah Andal Ampatuan, Ia telah meninggal karena serangan jantung di sebuah rumah sakit pemerintah pada bulan Juli tahun ini.
Sementara anaknya telah diadili pada tahun 2010 dan saat ini sedang dalam penjara.
Para petugas dituduh melakukan konspirasi karena menjadikan pos pemeriksaan untuk menghalangi konvoi korban. Ketika itu korban sedang dalam perjalanan untuk mendaftar sebagai calon Wakil Walikota Esmael Toto Mangudadatu.
Menurut laporan Reporter Al Jazeera, Marta Ortigas, kasus ini benar-benar persaingan antara dua klan politik.
Dia mengatakan, 22 anggota keluarga lawan politiknya ditembak mati semua.
“Sistem peradilan di Filipina terkenal sangat lambat,” kata ortigas.
“Sebuah kasus terhadap tersangka tunggal dalam penbunuhan saja dapat memakan waktu hingga 10 tahun. Dalam kasus pembunuhan massal ini, ada lebih dari 100 tersangka. Orang tidak yakin perkara ini akan selesai dalam waktu dekat.”
Insiden ini juga menjadi serangan paling mematikan terhadap pekerja media di dunia, beberapa jurnalis ditembak di bagian alat kelaminnya, hal itu diketahui ketika diautopsi setelah kuburan massal mereka dibongkar dari atas bukit dengan menggunakan excavator.
Pengacara keluarga korban menyambut baik pemberhentian polisi yang terlibat tersebut, meskipun mereka kecewa karena lambatnya proses peradilan berjalan.
Lambatnya proses hukum telah membuat keluarga korban marah dan frustrasi kepada Presiden Benigno Aquino, yang ketika memulai menjabat presiden 2010 telah berjanji akan menuntaskannya kasus ini sebelum pertengahan 2016.
