SEBANYAK 211 Organisasi HAM dalam dan LN mendesak kepolisian RI menghentikan penggunakan kekerasan saat menghadapi demonstran dan memastikan operasi pengendalian massa sesuai hukum nasional maupun int’l.
Desakan itu dimuat dalam pernyataan bersama yang dirilis Forum Asia (31/8) berjudul “Pernyataan Bersama: melindungi hak berunjuk rasa, solidaritas internasional dengan Indonesia #stopkebrutalanpolisi”.
Sejak 28 Agustus, sekitar puluhan ribu orang melakukan demo di berbagai kota seperti DKI Jakarta, Bengkulu, Magelang, Makasar, Manokwari, Medan, Tegal, Surabaya dan kota-kota ainnya.
Disebutkan, para pendemo yang tergabung dalam Konfederasi Pekerja Seluruh Indenesia (KSPI) semula menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum 8,5-10 persen untuk 2026, penghentian PHK massal, penghapusan outsourcing, reformasi pajak, serta pengesahan RUU perampasan aset koruptor.
Selain itu, KSPI juga mendesak pemotongan gaji anggota DPR RI sebesar 20-30 persen sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi ekonomi rakyat serta solusi atas defisit anggaran negara.
Gelombang unjukrasa terus bereskalasi ke berbagai lokasi dalam aksi yang digelar pada 28 Agustus sampai hari ini, pesertanya pun meluas dengan terjunnya mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) dan juga pengemudi ojol setelah saatu rekan mereka: Kurniawan (21) tewas terlindas kendaraan rantis satuan Brimob yang elintas di tengah kerusuhan di Jakarta, Kamis malam (29/8).
Aksi-aksi mereka juga disusupi anak-anak di bawah umur, warga di sekitar lokasi demo, dan sayangnya di sejumlah diwarnai aksi vandalisme dan perusakan sarana dan parsarana publik.
Bahkan 10 orang tewas termasuk empat orang tewas di Makasar, tiga di antaranya akibat terbakarnya gedung DPRD dan satu warga dikeroyok massa, selebihnya di sejumlah kota diduga akibat kekerasan aparat, 113 orang terluka dan 734 orang ditangkap polisi.
Organisasi HAM yang menyampaikan pernyataan tersebut a.l Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), YLBH), Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (FORUM-ASIA) Asosiasi Publik “Dignity”, Laos/Thailand Colors Rainbow, Myanmar Peoples of Longing, Bangladesh WITNESS, New York Black Box Forum, Taiwan Association for Human Rights (TAHR) , Malaysia Cross-Cultural Foundation (CrCF) dan lainnya.
Reaksi PBB
Tak hanya dari 211 Organisasi HAM, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Office of the High Commisioner juga merilis pernyataannya (1/09) terkait adanya aksi kekerasan dalam aksi-aksi demo di Indonesia pekan ini.
UNHRO PBB menegaskan, pemerintah RI harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional, khususnya terkait pengelolaan aksi massa.
Mereka menegaskan kembali agar aparat keamanan termasuk militer yang dikerahkan untuk penegakan hukum harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.
UNHRO juga mendesak investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM internasional, khususnya terkait penggunaan kekuatan dan mendorong kebebasan pers dalam melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. (Forum Asia/ns)
