KPK menangkap dua kepala daerah dan satu jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di tiga lokasi (Banten, Bekasi dan Kalimantan Selatan) pada 17-18 Desember 2025.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah prihatin karena hal tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih banyak terjadi di lapangan.
“Terlebih dari tiga kegiatan OTT, ini, yang tertangkap adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang diberikan amanah, dan kewenangan untuk melayani masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12).
Terkait dugaan suap proyek, Budi mengatakan, operasi senyap di tiga lokasi tersebut dilakukan tanpa disengaja karena para terduga korupsi melakukan transaksi di hari yang sama.
“Artinya memang transaksi yang dilakukan oleh para pihak, itu kemudian terjadi dalam sekuel waktu yang beruntun ya dalam 1-2 hari ini.
Dari situ KPK melakukan kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.
Diketahui, sudah ada tiga kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam seharian ini. OTT KPK jelang berakhirnya 2025 ini berlangsung di Banten, Bekasi dan Kalimantan Selatan.
Aparat penegak hukum
OTT sendiri dilakukan pada Rabu (17/12)) malam, lokasinya tak hanya di Banten tapi juga ada di Jakarta di mana sembilan orang diamankan KPK, sebagian di antaranya adalah aparat penegak hukum. (masing-masing satu jaksa dan pengacara dan enam swasta).
Barang bukti yang diamankan dari OTT tersebut a.l. uang Rp 900 juta, lalu KPK menyerahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung pada Jumat (19/12) dini hari.
Dalam OTT di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12),KPK mengamankan enam orang termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto.
“Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (19/12).
Sementara adalam operasi senyap OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan enam orang lainnya.
KPK juga menyita uang tunai ratusan juta dalam OTT tersebut. “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang, “ tutur Budi.
Bupati Bekasi
OTT yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terkait dugaan suap proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.
Namun, KPK masih mendalami proyek-proyek yang diduga dimanfaatkan untuk praktik suap. “Iya (suap). Ini masih terus didalami, di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo.
Selain menangkap Bupati Ade Kuswara, KPK juga mengamankan ayah bupati tersebut. “Benar. Di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati Bekasi,” tuturnya.
“Tim juga masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada 7 pihak yang sudah diamankan tersebut,” ucapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terkait dugaan suap proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.
Namun, KPK masih mendalami proyek-proyek yang diduga dimanfaatkan untuk praktik suap. “Iya (suap). Ini masih terus didalami, di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo.
Data KPK (2004 – Juli 2025): KPK menangani total 1.878 kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan atau profesi pelaku.
Pelaku terbanyak berasal dari pegawai swasta (485 kasus), diikuti oleh pejabat eselon I, II, III, dan IV (443 kasus), serta anggota DPR dan DPRD (364 kasus).
Sejak beroperasi pada 2004, sampai saat ini KPK sudah memenjerakan 18 menteri, 124 kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) serta lebih 1.000 pejabat politik (termasuk 532 anggota partai dan 344 anggota DPR/DPRD.
Praktek korupsi tidak ada matinya di negeri ini.
