
UBS Global Wealth Report 2025 mencatat angka tertinggi kesenjangan di 30 negara dengan dengan mengurutkan koefisien gini atau angka statistik yang digunakan mengukur ketidakmerataan distribusi kekayaan dalam suatu populasi.
Tim UBS menganalisis bagaimana kesetaraan dalam distribusi kekayaan sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain.
Nilai tinggi menunjukkan kesenjangan atau ketidksenjangan tiggi, sebaliknya, niai rendah meunjukkan distribusi kekayaan lebih merata.
Brazil berdasarkan laporan UBS Global Weaalth 2025 menempati urutan pertama, disusul negara anggota BRCS lainnya yakni Rusia dan Afrika Selatan, lalu disusul Uni Emirat Arab dan Arab Saud di urutan ke-4 dan ke-5.
Berikut ini 30 negara dengan kesenjangan kekayaan tertinggi berdasarkan UBS Global Wealth Report 2025 sesuai nilai koefisien Gini: Brasil: 0,82 Rusia: 0,82 Afrika Selatan: 0,81 Uni Emirat Arab: 0,81 Arab Saudi: 0,78 Swedia: 0,75 Amerika Serikat: 0,74 India: 0,74 Turkiye: 0,73 Meksiko: 0,72 Singapura: 0,70 Jerman: 0,68 Swiss: 0,67 Israel: 0,66 Belanda: 0,65 Hong Kong: 0,63 China: 0,62 Portugal: 0,61 Yunani: 0,60 Taiwan: 0,60 Perancis: 0,59 Inggris: 0,58 Korea Selatan: 0,57 Polandia: 0,57 Italia: 0,57 Spanyol: 0,56 Australia: 0,55 Luxembourg: 0,55 Jepang: 0,54 Qatar: 0,47.
Kesenjangan Melebar
Sementara itu, hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI)2025 mengungkapkan, turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia tak disertai dengan distribusi pemerataan pendapatan .
“Meski tren kemiskinan terus turun, distribusi pendapatan yang tidak merata tetap menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian,” kata Muhammad Hanri dalam laporan bertajuk “Labor Market Brief” LPEM FEB UI yang dipublikasikan pada 3 Februari 2025.
Hanri mengatakan persentase penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta orang berdasarkan data BPS per September 2024.
Angka tersebut turun dari 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan 25,9 juta orang pada Maret 2023.
Meski begitu, kata Hanri, indikator ketimpangan di Indonesia justru naik. Hanri menggunakan indikator Rasio Gini dari BPS untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Dalam Rasio Gini, nilai 0,0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, sementara nilai 1 mengindikasikan ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati 1, tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin tinggi.
Adapun Gini Ratio Indonesia sebesar 0,381 pada September 2024. Angka tersebut naik sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan Maret 2024 sebesar 0,379 meski masih lebih rendah dari Maret 2023 yang mencapai 0,388.
Menurut Hanri, beberapa daerah di Indonesia menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Di antaranya wilayah DKI Jakarta dengan skor Gini 0,431, Jawa Barat dan DI Yogyakarta dengan 0,428, Papua Selatan dengan 0,424, hingga Gorontalo dengan 0,413.
Kondisi tersebut mengindikasikan, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut tidak merata, mengingat sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di kelompok masyarakat tertentu, sementara sektor ekonomi juga disominasi sektor tertentu.
“Misalnya perkebunan dan pertambangan, di mana manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok perusahaan besar ketimbang pekerja lokal,” ujar Hanri.
Pemerataan hasil pembangunan masih menjadi “PR” besar menyongsong era emas Indoesia pada 2045!




