LONDON – Pemerintah Inggris mendesak China untuk memberikan akses langsung dan tidak terbatas kepada pengamat dari PBB di wilayah Xinjiang.
Desakan ini disampaikan menyusul bocornya dokumen rahasia yang mengungkapkan perlakuan terhadap ratusan ribu Muslim Uighur di kamp-kamp dengan penjagaan ketat, dan menunjukkan bagaimana para tahanan dikurung, diindoktrinasi, dan dihukum.
Namun Duta Besar China untuk Inggris menampik bocoran informasi tersebut, menyebutnya berita palsu.
Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan kepada Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ), yang bekerja dengan 17 mitra media, termasuk BBC Panorama dan surat kabar The Guardian di Inggris.
Investigasi menemukan bukti baru yang bertentangan dengan klaim Beijing bahwa kamp-kamp penahanan, yang dibangun di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir, bertujuan memberikan pendidikan ulang untuk melawan ekstremisme yang diikuti secara sukarela.
“Kami sangat prihatin akan situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan meningkatnya tindakan keras pemerintah China, khususnya penahanan di luar hukum terhadap lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya,” kata juru bicara Kemenlu Inggris.
“Inggris terus menyeru kepada China untuk memberi pengamat dari PBB akses langsung dan tidak terbatas ke wilayah tersebut.”
Di antara dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang disebut ICIJ “The China Cables”, terdapat memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.
Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, dan tidak ada yang boleh keluar.
