kbknews.id, Jakarta – Bentrokan di New Delhi, India terjadi karena masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang pro dan kontra terhadap amandemen UU Kewarganegaraan.
Pemerintah India dianggap tidak bisa melindungi warga negaranya ketika terjadi kekerasan kepada minoritas Muslim oleh mayoritas Hindu.
Akibat dari bentrokan itu, 20 orang tewas, 189 orang lainnya terluka, dengan 60 korban luka tembak.
Direktur advokasi lembaga studi Agama & masyarakat Islam IAIN Langsa, Yogi Febriandi menyebutkan ketika dirinya belum lama ke India, harapan para demonstran di india ialah agar masyarakat internasional itu memberi tempat terhadap suara kami.
“Jadi mereka minta demo yang sudah dilakukan berbulan-bulan terus mendapatkan perhatian dunia, dan kalau bisa dijadikan bahan untuk menekan pemerintahan India bahwasanya UU kewarnganegaraan yang baru itu produk UU diskrimintatif yang tidak mencerminkan suatu masyarakat yang memiliki peradaban luhur,” ucapnya ketika berbincang dengan kbknews, Kamis (5/2).
Ia menambahkan, apabila UU kewarnegaraan dicabut saya yakin konflik akan berkurang.
“Karena kalau kita berharap di dalam negerinya saja misal partai BJP mulai mengurangi jargon politik identitas, RSS juga mengurangi kegiatan yang meneror minoritas di India itu juga akan sulit,” imbuh Yogi.
Paling mungkin, lanjut dikatakan Yogi, adalah kita tidak memperparah kondisi kelompok minoritas di India dengan lalai dan abai terhadap UU kewarganegaraan yang baru.
