USIA pemerintahan sipil di “negeri seribu pagoda” Myanmar, dulu Birma, yang dibayang-bayangi para jenderal tidak bertahan lama, dan militer kembali mengambil alih sekaligus menyatakan situasi darurat, Senin (1/1).
Presiden Win Myint dan penasehat negara yang juga pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh teras partai tersebut kabarnya dikenai tahanan rumah.
Sejauh ini belum ada laporan tentang terjadinya pertumpahan darah antara pendukung dan penentang aksi kudeta, namun kepanikan terjadi tercermin dari warga yang berbondong-bondong memborong sembako dan menarik uang di ATM di ibukota Nai Pyi Taw dan Yangon.
Ruas jalan protokol di Nai Pyi Taw dan Yangon dilaporkan sepi, kantor-kantor dan pusat pertokoan tutup, bandara dan penerbangan tidak beroperasi, sementara jaringan komunikasi terputus dan tidak ada siaran TV, hanya pedagang kaki lima yang masih beraktivitas.
Tentara didukung kendaraan lapis baja atau mobil-mobil tempur tampak berjaga-jaga di Balai Kota Yangon, gedung parlemen di Nai Pyi Taw dan memblokir sejumlah ruas jalan.
Suu Kyi yang juga pemegang hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 itu masih sempat menulis surat sehari sebelum penahannya memuat seruan pada rakyat untuk menentang kudeta yang akan membawa Myanmar kembali ke rezim diktator.
Pihak militer sendiri berdalih, pengambilalihan kekuasaan dilakukan karena menganggap mereka dicurangi dalam Pemilu yang digelar November 2020 untuk kemenangan mutlak (83 persen) NLD dengan meraup 396 dari 476 kursi parlemen.
Selain itu para pelaku kudeta juga menganggap apa yang mereka lakukan adalah untuk mencegah terjadinya instabilitas negeri sesuai dengan pasal 417 UU konstitusi 2008 yang pasal-pasalnya a.l. menyebutkan, militer dimungkinan mengambil alih keuasaan dalam keadaan darurat,
Kemenangan telak NLD mempermalukan kelompok militer yang sudah mendapat jatah 25 persen kursi di parlemen, sementara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukungnya hanya meraih 33 Kursi.
Pimpinan kudeta, Panglima AB Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang juga seorang sarjana hukum selama ini dikenal tidak menyukai publikasi. Namun aksi-aksi berdarahnya mengotaki tindakan genocida dan terlibat kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap suku minoritas Islam Rohingya membuat ia dicekal masuk ke AS dan Inggeris.
Kecaman atas aksi kudeta berdatangan dari berbagai negara, termasuk Presiden AS Joe Biden yang mengancam akan mengenakan lagi sanksi embargo ekonomi pada Myanmar yang sudah dicabut setelah negara itu mulai beranjak ke kehidupan berdemokrasi.
Menuai Kecaman
Selain AS, Australia Inggeris, Norwegia dan Jepang juga sudah menyampaikan keprihatinanya terhadap aksi kudeta di Myanmar tersebut, sementar RI menyayangkannya dan berharap sengketa pemilu bisa diselesaikan secara damai.
Aung Sang Suu Kyi (76) yang kini ditahan, sebelumnya pernah mendekam 15 tahun di bui dan 21 tahun tahanan rumah akibat perlawanannya terhadap rezim militer dan partainya memenangkan pemilu 2015 namun dibatalkan oleh militer.
Sayang, reputasi nenek pejuang itu agak tercoreng karena dianggap tidak berempati pada kelompok minoritas muslim Rohingya yang mengalami tindak kekerasan dan aksi genocida dari militer Myanmar.
Myanmar, negeri dengan 51 juta penduduk yang mayoritas pemeluk Budha memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia.
Menurut catatan, dengan sekitar 400 ribu personil, AB Myanmar yang disebut Tatmadaw mengoleksi alutsista seperti tank, kendaraan lapis baja dan artileri yang sebagian besar buatan China dan juga rudal-rudal balistik jarak pandek Hwasong yang dipasok Korea Utara.
Kekuatan warga prodemokrasi dan mayoritas rakyat Myanmar tentu saja tidak sebanding jika harus berhadapan dengan moncong senjata dan meriam, namun tanpa dukungan rakyat dan internasional, sampai kapan konspirasi militer itu bisa bertahan?
