MESKI pemerintah RI bergerak cepat melakukan negosiasi dengan negara-negara produsen untuk memenuhi vaksin bagi 181,5 juta penduduk, sejumlah kendala menghadang dalam pelaksanaannya akibat berbagai dinamika di lapangan.
Dari komitmen dengan sejumlah produsen vaksin anti Covid-19 seperti Sinovac dan Sinopharm (China), AstraZeneca (Inggeris) Pfizer – BioNTech (AS dan Jerman) dan Novavax (AS) Indonesia telah berhasil mengamankan sekitar 416 juta dosis vaksin.
Dengan asumsi program vaksinasi menjangkau 181,5 juta atau duapertiga total jumlah penduduk Indonesia demi terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok, diperlukan 363 juta dosin vaksin (satu orang dua kali suntikan dosis vaksin).
Menurut cacatan, dari skema bilateral, RI telah membuat komitmen untuk memperoleh 426 juta dosis vaksin , sehingga masih ada 63 juta dosis lagi yang bisa digunakan sebagai cadangan.
Jumlah itu belum termasuk pengadaan vaksin secara multilateral yakni kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam skema Covid-19 Vaccine (Covac) dimana RI berhak mendapatkan vaksin seperempat dari jumlah penduduk.
Kerjasama yang dikoordinasikan oleh WHO bersama Aliansi Vaksinasi dan Imunisasi Global (GAVI) melibatkan 181 negara,dimana 91 negara maju akan mendonasikan pengadaan vaksin, sedangkan 90 negara berkembang atau negara miskin sebagai penerimanya.
Salah satu persoalan, menurut epidemiolog Uiversitas Indonesia Yunis Tri Miko Wahyono, bisa jadi herd immunity menuntut lebih banyak orang yang perlu divaksin, misalnya 90 persen (dari total 270 juta penduduk), sehingga jumlahnya bisa mencapai 247 juta orang.
Desakan WHO dan juga peringatan Paus Fransiscus agar tercipta pemerataan vaksin bagi seluruh negara, tidak mendahulukan penduduk di negara yeng memproduksina, bisa jadi juga membuat komitmen yang sudah dibuat mentah lagi.
Keterbatasan SDM
Keterbatasan SDM dan fasilitas layanan kesehatan juga bisa menjadi hambatan untuk menyasar 40 juta warga (21,5 lansia, 1,5 juta nakes dan 17 juta petugas layanan umum) sampai akhir Juni dan total 181,5 juta penduduk akhir 2021.
Kenapa? Program vaksinasi harian harus mencapai satu sampai 1,5 juta orang, padahal sejak dicaangkan vaksinasi perdana oleh Presiden Jokowi pada 13 Januari lalu, sampai 15 Maret baru sekitar 5,4 juta orang yang sudah divaksinasi atau masih jauh dari sasaran.
Untuk program vaksinasi bagi 181,5 juta, pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit dan 39.000 nakes atau petugas vaksinator.
Pengiriman vaksin ke wilayah-wilayah di luar P. Jawa yang akses komunikasi dan transportasinya terbatas terutama di wilayah terluar, terdepan dan tertingggal (3T) juga menjadi salahh satu kendala pendistribusian vaksin.
Selain halus berlomba dengan waktu, karena masa kedaluwarsa vaksin yang cukup singkat (enam bulan), program vaksinasi juga berpacu dengan bermunculannya varian virus akibat mutasi virus yang bisa saja mengurangi efikasi atau bahkan membuat vakisn tidak mempan lagi.
Sejauh ini, dilaporkan jenis vaksin-vaksin yang ada masih cukup efektif untuk melawan varian baru virus corona B.1.1.7 asal Inggeris, walau ada yang menyebutkan, efikasinya menurun terhadap varian B.1.351 dari Afrika Selatan.
Masalah lain yang mebayang-bayangi yakni penolakan wwarga untuk divaksin, bisa karena terpengaruh hoaks atau berbagai alasan lain misalnya akibat laporan adanya kasus penggumpalan darah (thrombosis) akibat vaksin AstraZeneca oleh sejumlah negara Eropa.
WHO dan Uni Eropa sendiri sudah menepis bahwa 30 orang di negara Skandinavia (Denmark, Finlandia dan Norwegia) yang mengalami gejala klinis thrombosis, terjadi akibat divaksin AstraZeneca. Di Indonesia, 1.1 juta dosis vaksin AstraZeneca sudah tiba, 8 Maret lalu, namun belum didistribusikan.
Nalar diperlukan, mana yang lebih banyak manfaat atau mudharatnya, divaksin atau tidak, baik bagi diri sendiri mau pun orang lain.
Tri Yunis Miko Wahyono
