SANKSI lebih tegas harus dilakukan, karena dengan mengeksekusi mati empat pegiat demokrasi di negara itu pekan lalu, junta militer yang berkuasa di Myanmar melecehkan kesepakatan dengan ASEAN.
Pegiat demokrasi yang dieksekusi di tempat yang dirahasiakan yakni mantan anggota DPR dari pemerintah Liga Nasional Demokrat (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, Phyo Zeya yang juga bintang rap, aktivis mahasiswa Kyaw Min Yu, Hla Myo Aung dan Aung Tura Zaw.
Rezim junta Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil NLD, 1 Februari, 2021 bergeming terhadap kecaman int’l atas eksekusi tersebut.
Perwakilan RI untuk Komisi HAM ASEAN Yuyun Wahyuningrum (25/7) lalu mengeluarkan kecaman dan menilai, eksekusi keempat pegiat demokrasi tersebut dengan tuduhan teroris, sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebelumnya PM Kamboja Hun Sen yang memegang keketuaan ASEAN pada 2022 juga sudah bersurat pada rezim junta untuk menangguhkan eksekusi, namun juga tidak digubris.
Koran prodemokrasi Myanmar, The Irawaddy yang terbit di Thailand dari sumber-sumbernya menyebutkan, eksekusi hukuman gantung dilakukan di penjara Insein, Yangon pada 22 Juli lalu.
Keluarga para pegiat demokrasi tersebut sempat curiga, karena beberapa hari sebelum hari “H” , mereka diberitahu untuk mendapatkan izin berkomunikasi per telpon dengan mereka.
Tidak Dianggap
ASEAN sendiri seolah-olah tidak dianggap oleh junta militer, karena berdasarkan rumusan dalam pertemuan yang juga dihadiri jenderal Hlaing di Jakarta, 21 April lalu, telah disepakati lima poin konsensus.
Hanya penunjukan utusan khusus ASEAN dan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar atau dua poin konsensus yang bisa dilaksanakan, tiga lainnya yakni penghentian kekerasan, dialog konstruktif serta akses ASEAN kepada para pihak di Myanmar tidak jalan.
Kamboja selaku ketua ASEAN 2022 juga menyebutkan, pelaksanaan eksekusi sepekan menjelang pertemuan ke-55 para Menlu ASEAN sungguh sangat tercela dan mencerminkan tidak adanya kemauan junta mendukung penyelesaian konflik oleh ASEAN.
Berdasarkan catatan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), masih ada 113 tahanan politik di Myamar yang divonis mati oleh junta tanpa peradilan yang fair dan transparan.
Perlu langkah tegas ASEAN, namun apa yang bisa dilakukan?, mengingat terhadap persoalan internal negara anggotanya, ASEAN tidak bisa campur tangan atau mengintervensi! (AP/AFP/Reuters)
