JAKARTA – Pemerintah menyiapkan beberapa skenario terkait dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi, salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan skenario lainnya yakni pembatasan penggunaan Pertalite dan Solar Subsidi hanya untuk yang berhak.
Arifin menjelaskan skema ini diambil oleh pemerintah selain untuk mengamankan beban APBN untuk membayar subsidi sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Sebab, kata dia saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga jual Pertalite maka akan mengerek inflasi.
“Kontribusi energi pada inflasi itu 1,6%. Padahal kita menjaga inflasi itu di angka 4,9% pada tahun ini,” ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/8/2022), sebagaimana dilansir CNBC.
Arifin menjelaskan pengendalian terhadap penjualan Pertalite juga tetap akan dilakukan. Pengendalian penjualan ini melalui Revisi Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014. Sebab, kata Arifin meski pemerintah melakukan penyesuaian harga jual Pertalite, kenaikan tersebut tidak akan sampai pada harga keekonomian. Maka, ada beban subsidi yang masih harus ditanggung APBN meski secara jumlah tidak sebesar hari ini.
“Angka keekonomian Pertalite hari ini kan sudah Rp 17.200 per liter. Maka, pengendalian penyaluran tetap dilakukan,” ujar Arifin.
Mengenai BLT, Arifin menjelaskan, dengan kenaikan harga jual Pertalite, maka akan menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Di satu sisi, pemerintah tak ingin terjadi sehingga pemerintah berencana memberikan jaring pengaman sosial melalui mekanisme BLT.
“Apalagi pasca covid ini kan data nya berubah, terjadi ada penurunan kelas dari masyarakat. Maka, ini perlu adanya jaring pengaman ini,” ujar Arifin.
