MEDIA massa di tahun politik menjelang Pemilu Serentak 14 Februari 2024 harus menjaga marwahnya dengan tetap bersikap independen, tidak terombang-ambing di tengah pusaran tarik-menarik politik praktis.
Hal itu tercermin dari hasil jajak pendapat yang digelar harian Kompas (Kompas, 13/2) diikuti 518 responden berusia 17 sampai di atas 56 tahun di 34 propinsi yang diwawancarai pada 7 sampai 9 Februari 2023.
Sebanyak 34,7 responden berusia 17 – 23 tahun menilai, pers Indonesia sudah cukup bebas dari tarik-menarik politik menjelang Pemilu nanti, 32 persen yang berusia 24 – 39 tahun, 41,3 persen usia 40 hingga 55 tahun dan 32,6 persen di atas 56 tahun. Jadi rata-rata, 35,6 persen menjawab pers Indonesia sudah bebas.
Sementara 39,6 persen responden usia 17 – 23 tahun menganggap pers Indonesia cukup bebas dari tarik-menarik politik, 37 persen usia 24 – 39 tahun, 36 persen usia 40 – 55 tahun, 23,9 persen di atas 56 tahun. Rata-rata 36 persen menjawab pers Indonesia cukup bebas.
Sedangkan yang menganggap pers Indonesia tak bebas dari tarik-menarik politik yakni 17,8 persen usia 17 – 23 tahun, 29 persen usia 24 – 39 tahun), 18 persen usia 40 – 55 tahun, 13 persen usia di atas 56 tahun atau rata-rata 23,3 persen menganggap pers Indonesia tidak bebas.
Sejauh ini muncul usulan agar komunitas pers ikut mengawasi jalannya pemilu demi menjaga independensi media massa, tidak partisan dalam pemberitaannya terutama terkait kontestasi saat kampanye.
Diusulkan agar masyarakat media, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia lebih proaktif mengatur jadwal pemberitaan kampanye di media.
Sebelumnya dalam jajak pendapat yang digelar menjelang Pemilu 2009 terungkap, 85,3 persen responden menilai, media cetak dan elektronika kerap menjadi ruang iklan atau corong parpol yang berkontestasi.
Ke depan, mungkin pers harus lebih berperan lagi meningkatkan literasi rakyat agar tidak memilih pemimpin yang cuma pandai mengolah kata atau berorasi dan pencitraan , apalagi mudah diiming-imingi uang atau sembako.
