ISU terkait solusi untuk mengakhiri krisis politik dan kemanusiaan berlarut-larut di Myanmar mendominasi pertemuan menlu ASEAN ke-56 yang digelar di Jakarta, 11 – 14 Juli, termasuk manuver solo Thailand yang keluar dari “pakem” ASEAN.
Hal itu tercermin dari isi salah satu dari 149 butir komunike bersama yang dikeluarkan di hari terakhir AMM ke-56 yang menyiratkan teguran keras terhadap manuver Thailand di luar kerangka Lima Butir Konsensus (FPC) yang telah disepakati bersama.
Di butir ke-145 komunike disebutkan: “Kami menegaskan lagi kesatuan ASEAN dan menegaskan, upaya apa pun harus mendukung selaras dengan FPC dan berkoordinasi dengan ketua ASEAN (pada 2023 dipegang RI).
FPC yang disepakati para pemimpin ASEAN dan juga pimpinan junta Myanmar di Jakarta, 24 April 2021 memuat seruan penghentian kekerasan secepatnya di Myanmar, dialog para pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, akses pengiriman bantuan kemanusiaan bagi ASEAN ke Myanmar dan mandat bagi utusan khusus untuk menemui para pihak di Myanmar.
Hanya menlu rejim junta Myanmar Than Swe, tuan rumah Thailand, Kamboja dan Laos yang hadir dalam pertemuan informal di Pattaya pada 18-19 Juni, sementara Menlu RI, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam absen.
Pihak Thailand berdalih, sebagai negara yang berbatasan ribuan Km dengan Myamar sangat terbebani akibat krisis politik dan kemanusiaan berkepanjangan di negara itu termasuk gangguan keamanan dan aliran pengungsi.
“Seharusnya ASEAN berterima kasih pada Thailand, “ kata Menlu Thailand Don Pramudwinai yang kemudian melanjutkan manuvernya, menemui Suu Kyi di penjara kota Naypyidaw, ibukota Myanmar 9 Juli lalu.
Situasi politik di Myanmar bergolak akibat kudeta yang dilancarkan oleh Jenderal senior Ming Aung Hlaing terhadap pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Feb. 2021 yang sebelumnya memenangi pemilu.
Junta berdalih, pengambilalihan kekuasaan dari dari pemerintahan Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional Demokrasi (LND) yang memenangi Pemilu pada November, 2020 karena mereka menganggap telah terjadi sejumlah kecurangan.
Rezim junta bergeming terhadap tekanan dan sanksi AS dan Barat atas tuduhan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, begitu juga penguncilan dari pertemuan-pertemuan tinggi ASEAN yang dianggap angin lalu.
Ribuan tokoh prodemokrasi ditangkapi termasuk Suu Kyi yang juga penyandang hadiah Nobel Perdamaian, 3.370 orang tewas di berbagai aksi yang dihadapi dengan tangan besi oleh Tatmadaw (tentara) dan 1,5 juta penduduk mengungsi.
Isu Myanmar mewarnai pembahasan antara Menlu ASEAN dan Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (AICHR) yang menyoroti eskalasi aksi-aksi kekerasan dan implementasi lima poin konsensus (FPC) yang masih “jalan di tempat”.
Selama tujuh bulan keketuaan RI di ASEAN, Kemlu telah menggelar 110 kali dialog dengan para pihak di Myanmar mulai dari kubu oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), junta militer (SAC), kelompok etnis sampai masyarakat sipil.
Pascakonferensi AMM
Dialog dengan mitra-mitra ASEAN atau pertemuan pascakonferensi (PMC) diisi dengan sesi pertemuan ASEAN plus Tiga (APT), KTT Asia Timur (EAS) dan Forum Regional ASEAN (ARF).
APT yang dibentuk pada 1999 merupakan forum dialog antara ASEAN dan China, Jepang serta Korea Selatan, sedangkan EAS adalah kemitraan ASEAN bersama AS, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Rusia, Selandia Baru.
ARF beranggotaan 27 negara (11 negara ASEAN plus 16 mitra) sebagai wadah keamanan di kawasan Indo-Pasifik melibatkan seluruh anggota EAS plus Kanada dan Uni Eropa serta enam negara peserta lain yakni Korea Utara, Mongolia, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka dan Papua Nugini.
Upaya ASEAN untuk menghindari potensi acaman nuklir melalui Traktat Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir (SEANFWZ) yang dibentuk pada 1995 juga terus disuarakan walau sampai hari ini belum ada negara pemilik kekuatan nuklir yang bersedia mengaksesinya.
Terkait isu HAM, pesan yang jelas disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam dialog antara Menlu ASEAN dan AICHR yang digelar di tengah AMM ke-56, Selasa, 12 Juli.
Di tengah sejumlah perbedaan, ujar Retno, ASEAN harus mengedepankan dialog untuk mengawal kemajuan yang sudah dicapai di bidang HAM, salah satunya melalui Forum Dialog HAM ASEAN.
Perbedaan, ujarnya, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan isu-isu krusial yang muncul di kawasan, dan ASEAN harus berkomitmen untuk terus mendorong penuntasannya.
Menlu RI itu juga mewanti-wanti agar ASEAN bersikap tegas untuk menolak sikap standar ganda dan segala bentuk politisasi HAM serta harus terus memproyeksikan nilai-nilai ASEAN ke level global.
Namun ia mengakui, krisis dan rivalitas global antara kekuatan adikuasa yang berlangsung saat ini memperberat tantangan terhadap kemajuan penuntasan isu-isu HAM global.
Contohnya, pembentukan aliansi militer AUKUS (Australia, AS dan Inggeris) pada Sept. 2021 yang programnya antara lain kerjasama pengembangan kapal selam nuklir untuk Australia, melemahkan upaya ASEAN yang tertuang dalam traktat SEANFWZ.
Australia sendiri berkilah, hanya ingin memiliki kapal selam bertenaga nuklir, bukan kapal selam yang dipersenjatai nuklir, secara tersirat untuk mengimbangi sepak terjang China di Laut China Selatan.
ASEAN sebagai wadah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus menjaga netralitasnya dari perebutan hegemoni kekuatan global dengan tetap menjaga soliditasnya di antara sesama anggota dan terus “mengepakkan sayapnya” memperluas mitra dialog,
