PENGUASA junta militer Myanmar mengurangi masa hukuman penjara enam tahun dari seluruhnya 33 tahun bagi pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang juga pemenang pemilu November 2020.
Suu Kyi yang memimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) dikenai 14 tuduhan oleh penguasa junta militer pimpinan Min Aung Hlaing yang melancarkan kudeta atas pemerintahan Suu Kyi, 1 Feb. 2021 dan beberapa kali memperpanjang darurat militer untuk menunda Pemilu.
Tuduhan yan dijatuhkan antara lain impor illegal walkie talkie, pelanggaran protokol pandemi Covid-19, UU kerahasiaan negara, penghasutan, kecurangan pemilu dan melakukan korupsi.
Suu Kyi juga dituduh menerima suap 550-ribu dollar AS (Rp8,3 miliar) dari pengusaha properti, Maung Weik berdasakan pengakuannya saat diinterogasi kelompok junta militer.
Sejauh ini Suu Kyi disekap sebagai tahanan rumah dan dilarang ditemui oleh rekan-rekan atau pendukungnya, baik di dalam mau pun luar negeri.
Satu-satunya pejabat asing yang dilaporkan berhasil menemuinya adalah Menlu Thailand Don Pramudwinai yang mendatangi rumahnya atas seizin penguasa junta militer.
Rezim penguasa Thailand cukup dekat dengan junta militer, terbukti dengan pertemuan antara kedua menlu di Thailand, Juni lalu yang dilakukan di luar kerangka ASEAN.
ASEAN sudah menyampaikan lima konsensus penyelesaian isu Myanmar termasuk dialog antara para pihak yang bertikai, pembentukan tim pencari fakta, akses bantuan dan mandat bagi tim untuk menemui para pihak yang bertikai.
Pengamat menilai, pengurangan masa tahanan bagi Suu Kyi hanya sekedar pencitraan bagi rezim junta untuk menunjukkan stabilitas di negeri itu, padahal enam tahun pemotongan dari 33 tahun tidak ada artinya.
“Semua tuduhan terhadap Suu Kyi mengada-ada dan tak masuk akal, smentara pengurangan hukuman enam tahun bukanlah bentuk belas kasihan, “ kata analis independent tentang Myanmar, David Mathieson.
Bersamaan dengan pemberian amnesti pada sekitar 7.000 tahanan politik termausk 125 orang warga negara asing, rezim junta militer juga mengurungkan pemilu yang semula dijadwalkan Agustus mendatang.
“Kekuasaaan, apalagi diraih dengan kekuatan dan senjata, agaknya sulit dilepaskan,” (AFP/Reuters/ns)
