JAKARTA – Kanker serviks merupakan jenis kanker yang menempati peringkat kedua dalam penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan menjadi salah satu beban finansial terbesar dalam sektor kesehatan negara ini.
Data dari Globocan pada 2021 mencatat adanya 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat seiring waktu.
Oleh karena itu, pemerintah telah menginisiasi program perluasan imunisasi HPV gratis di berbagai daerah di Indonesia, dan total 132 kabupaten/kota telah menjalankan program imunisasi ini.
Meskipun demikian, postingan di platform media sosial TikTok mengklaim bahwa program vaksinasi HPV gratis merupakan bentuk genosida yang dilakukan oleh pemerintah.
Postingan tersebut menampilkan latar belakang poster pemberitahuan mengenai imunisasi HPV nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 8 Agustus 2023.
Dalam postingan tersebut tertulis: “H4T1 H4T1 P3MBUNUH4N M4SS4L BERK3D0K V4KSIN4S1 IMUN1S4S1.”
Namun, apakah klaim bahwa vaksin HPV gratis adalah program genosida pemerintah ini benar adanya?
Kenyataannya, klaim tersebut adalah berita palsu (hoaks). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluruskan informasi ini dan menyatakan bahwa klaim tersebut adalah hoaks. Kenyataannya, imunisasi HPV memiliki manfaat untuk mencegah kanker serviks atau kanker leher rahim.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Dirjen Maxi) menjelaskan bahwa perluasan program imunisasi HPV adalah usaha pemerintah untuk menjaga kesehatan anak perempuan Indonesia di masa depan agar terhindar dari kanker serviks, yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia.
“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50%, karena mereka sering datang untuk pengobatan ketika sudah terlambat. Imunisasi adalah upaya yang paling ekonomis. Jika seseorang sudah terkena kanker serviks, biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu, Kemenkes memperluas program imunisasi HPV secara nasional,” ujar Dirjen Maxi seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenkes.
Sumber: Antara
