DI TENGAH gonjang-ganjing panggung politik nasional menjelang Pemilihan Umum Serentak, 14 Februari, pendistribusian logistik pemilu sampai hari terakhir masa tenang, Selasa 13 Februari agaknya tidak ada masalah.
Anggota KPU Yulianto Sudradjat menyatakan, distribusi logistik yang bergerak simultan sejak 10 Februari ke 38 provinsi, 7.277 kecamatan, 514 kota dan kabupaten serta 83.763 kelurahan dan desa termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sudah mencakup 99 persen.
Di sejumlah lokasi, seperti di pedalaman Kalimantan, petugas KPU dikawal aparat berjibaku menaiki sepeda motor, rakit atau moda apa saja untuk mencapai lokasi, sementara di NTB petugas harus melintasi gelombang tinggi ke pulau-pulau di sekitarnya.
Khusus di DKI Jakarta, muncul juga kecemasan bakal kekurangan surat suara mengingat lebih banyak pemegang hak suara yang pindah ke TPS-TPS di wilayah ibukota dari lokasi pendaftaran asal ketimbang sebaliknya.
Potensi kekurangan surat suara tak hanya terjadi akibat penambahan jumlah pencoblos baru dari daerah lain karena berbagai alasan (tugas, sakit atau keperluan lain), juga surat suara yang rusak atau tertukar.
Di seputar hunian Rusun Kalibata City, Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa pagi (13/2) di sepanjang jalan atau gang-gang tampak sudah bersih Alat Peraga Kampanye (ATK) seperti spanduk, baliho atau atribut paslon presiden dna cawapres, caleg dan parpol kontestan Pemilu.
Tenda-tenda mulai dipasang untuk 13 TPS yang ada di kawasan Rusun Klibata City, sedangkan petugas KPPS mulai membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (undangan atau formulir C).
Dari sekitar 300 calon pencoblos di tiap TPS, sampai Selasa pagi, baru sekitar 100-an pemegang DPT yang mengambilnya.
Gonjang ganjing politik
Stuasi politik nasional terus memanas pada H-1 menjelang pemungutan suara ditandai dengan sejumlah pernyataan, petisi bahkan sampai pada pemakzulan terhadap Presiden Jokowi terkait anggapan terjadinya kemunduran demokrasi, krisis integritas dan kepemimpinan di negeri ini.
Tak kurang dari 50 civitas academica dan guru besar berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sejumlah tokoh bangsa, juga aktivis mahasiswa, menyatakan keprihatinan, protes bahkan turun ke jalan untuk menyampaikan kegerahan, bahkan kegeraman mereka pada situasi politik dan ketatanegaraan dan kehidupan berdemokrasi saat ini.
Tak ketinggakan pula, keprihatinan yang disampaikan para pimpinan KPK dari 2003 sampai 2019 pada Presiden Jokowi (5/2) terkait hilangnya kompas moral, etika dan tumpulnya penegakan hukum.
Praktek politik uang juga berpotensi makin marak dalam Pemilu kali ini, tercermin dari temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp51 triliun melibatkan 100 caleg bersumber dari bandar judi, pengusaha illegal logging, pertambangan liar dan narkoba.
Situasi makin memanas dengan beredarnya film dokumenter “Dirty Vote” memuat berbagai kecurangan dalam proses pemilu, termasuk keterlibatan pejabat di pusat dan daerah untuk memenangkan paslon tertentu.
Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai tayangan tersebut sebagai film hitam atau kampanye hitam, sebaliknya mantan Wapres Jusuf Kalla bahkan menyebutkan konten terkait kecurangan yang dimuat dalam film itu hanya sekitar 25 persen dari fakta sesungguhnya.
Entah berapa besar dampak film tersebut terhadap partisipasi warga dalam pemungutan suara 2024, namun sejauh ini tampak antusias warga di berbagai daerah.
Tercatat 204.807.22 pemilih pada Pemilu 2024, terdiri dari sekitar 3,57 juta pre-boomer atau 1,74 persen (lahir sebelum 1945), 28,13 juta baby-boomer (lahir 1946 – 1964) atau 13,73 persen, 57,48 juta generasi X (1965 – 1980) atau 28,07 persen, lalu 68,82 juta generasi milenial (1981 -1996) atau 33,6 persen dan 46,8 juta generasi Z (1997 – 2000) atau 22,85 persen.
Semoga pemilu berjalan jurdil, lancar, tertib dan aman, serta menghasilkan pemimpin dan anggota legislatif yang amanah, pekerja keras dan memiliki greget untuk menghantarkan bangsa ini pada kehidupan lebih baik.
