
KEBIJAKAN rezim pemerintah Kenya di bawah Presiden Wiliam Ruto menaikkan pajak menuai gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak18 Juni lalu yang memicu bentrok antara warga dan polisi sehingga paling tidak menewaskan 39 orang.
Aksi demo berujung tututan agar Presiden Ruto mundur berlangsung ricuh, Selasa (2/7) setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa di negara di Afrika Timur dengan jumlah penduduk sekitar 57 juta jiwa itu.
Human Rights Watch seperti dikutip AFP mengungkapkan, korban yang tewas di tengah aksi protes atas kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak secara signifikan,disebabkan tembakan secara membabi-bita yang dilakukan polisi.
“Pasukan keamanan Kenya menembak langsung ke arah kerumunan pengunjuk rasa, termasuk pengunjuk rasa yang melarikan diri,” kata lembaga tersebut dalam pernyataannya.
HRW menyatakan data warga yang meninggal itu mereka ketahui dari keterangan saksi, informasi yang tersedia untuk umum, catatan rumah sakit dan kamar mayat di Nairobi. Salah satu korban ditengarai adalah kakak ipar mantan Presiden AS Barack Obama.
Direktur Afrika Human Rights Watch Otsieno Namwaya menilai penembakan secara membabi buta oleh aparat keamananan harus diproses secara hukum.
“Menembak langsung ke arah kerumunan tanpa alasan yang jelas, termasuk ketika pengunjuk rasa mencoba melarikan diri, sama sekali tidak dapat diterima berdasarkan hukum Kenya dan internasional,” kata Namwaya.
“Pemerintah Kenya perlu menjelaskan kepada pasukannya bahwa mereka harus melindungi pengunjuk rasa damai dan impunitas atas kekerasan polisi tidak dapat lagi ditoleransi,” tambahnya.
Sementara itu, Komisi Nasional Kenya mencatat terdapat 22 kematian dan 300 korban luka-luka dan menyatakan  akan membuka penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam insiden tersebut.
“Delapan perwira militer keluar dan menembaki orang-orang. Mereka membunuh beberapa orang, termasuk mereka yang bukan bagian dari protes,” HRW mengutip seorang aktivis hak asasi manusia di Nairobi.
“Mitra internasional Kenya harus terus memantau situasi secara aktif… dan lebih lanjut mendesak pihak berwenang Kenya untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan secara cepat namun kredibel dan transparan,” kata pengawas hak asasi manusia tersebut.
Gelombang unjuk rasa ini bermula saat parlemen meloloskan kenaikan pajak menyusul tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) sehingga perlu dipertanyakan, para wakil rakyat iyu berpihak ke mana? (Reuters/ns).




