PELANTIKAN kabinet oleh duet Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 – 20029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal menghitung hari, tepatnya 20 Oktober.
Yang berharap-harap cemas tentu saja kubu Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus_beranggotakan tujuh parpol di DPR (Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat dan PAN) kecuali PDI-P plus partai nonparlemen seperti PSI, Partai Gelora, Partai Buruh dan Prima.
Persoalanna, berita spekulasi bermunculan tentang kader parpol anggota KimPlus tersebut apakah mereka akan terwakili dalam susunan kabinet Prabowo-Gibran nanti
Di berbagai kesempatan, dari selentingan atau isu yang dilemparkan baik dari kalangan partai atau elite lainnya, jumlah anggota kabinet Prabowo-Gibran nanti bakal lebih banyak dibandingkan anggota kabinet Presiden Jokowi.
Jika itu terjadi, ada yang menilai, kabinet Prabowo nanti terlalu gemuk karena harus mengakomodasi parpol anggota KIM Plus, walau di berbagai kesempatan, Prabowo menyebutkan, kabinetnya bakal diisi orang-orang profesional atau disebut Kabinet Ahli atau Kabinet Zaken.
Belum ada pernyatan resmi dari Prabowo – Gibran tentang bentuk kabinet yang akan mereka bentuk, namun paling tidak, kemungkinannya, kabinet gemuk yang harus mengakomodasi kepentingan para mitra parpol di KIM Plus.
Dari pernyataan beberapa pihak disebutkan, jumlah kementerian akan bertambah serta akan ada pembentukan badan atau lembaga nonkementrian baru.
Jumlah kementerian dan lembaga non-kementrian dikabarkan akan bertambah dari 34 di era Jokowi menjadi 44 di era Prabowo.
Pemisahan Kementerian
Sejumlah kementerian kabarnya akan dipisah dan ada beberapa lembaga non-kementerian baru yang akan dibentuk antara lain: Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pengelola Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon, Badan Penerimaan Negara, dan satu lagi badan yang mengurusi tata niaga pangan semacam Bulog (belum tahu apakah akan menggantikan atau bekerjasama dengan Bulog).
Sejumlah kritik dilontarkan terhadap rencana pembentukan kabinet gemuk jika benar akan dilaksanakan. Pertama, hal itu tentu bakal menambah beban keuangan negara dalam APBN.
Belum lagi beban akibat program lain seperti makan bergizi gratis dan penyelesaian pembangunan IKN, sedangkan membengkaknya APBN tentu akan diikuti sejumlah langkah untuk menutup defisit APBN.
Langkah-langkah tersebut juga bakal berdampak negatif. Cara pertama dilakukan dengan menaikkan penerimaan pajak termasuk wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Namun kenaikan tarif PPN yang dibebankan pada konsumen tentu akan membebani masyarakat, khususnya kelas menengah yang jumlahnya kian turun.
Selain itu, ada wacana untuk mengenakan cukai terhadap berbagai objek cukai baru seperti: minuman berpemanis dalam kemasan, plastik, tiket konser, dan lain-lain.
Cara kedua adalah dengan menambah utang luar negeri, namun hal ini akan memberatkan perekonomian dan masyarakat mengingat jumlah utang luar negeri yang sudah besar dan meningkat drastis di era Jokowi.
Cara ketiga mungkin dengan pencetakan uang. Cara ini tentu punya risiko besar menyebabkan meningkatnya inflasi, yang lagi-lagi akan merugikan masyarakat karena akan menurunkan daya beli masyarakat.
Tumpang tindih
Kritik terhadap kabinet gemuk adalah adanya kemungkinan tumpang tindih tugas dan kewenangan antarkementerian dan lembaga nonkementerian yang pernah terjadi ketika dibentuk Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian dilebur dengan Kementerian Pariwisata.
Persoalan yang juga bakal dihadapi kabinet gemuk adalah perlunya penataan ulang terhadap pegawai, baik ASN maupun non-ASN di kementerian dan lembaga non-kementerian yang sekarang ada. Perlu mutasi dan rekruitmen yang tentu membutuhkan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit.
Jadi, perlu dipertimbangkan apakah rencana kabinet yang terlalu gemuk ini nantinya tetap akan dijalankan mengingat sejumlah dampak negatif yang bakal menyertainya.
Spekulasi kedua tentang kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran adalah kabinet Zaken atau kabinet yang disusun berdasarkan keahlian calon yang akan mengisi formasi kabinet.
Kabinet Zaken pernah populer dan dilaksanakan di era pemerintahan Soeharto di zaman Orde Baru. Ketika pertama menjabat sebagai Presiden setelah Orde Lama tumbang,
Soeharto menghadapi persoalan ekonomi sangat berat peninggalan Orde Lama antara lain tingkat inflasi sangat tinggi, yaitu 650 persen pada 1965. Soeharto dalam menyusun kabinetnya merekrut para menteri khususnya di bidang ekonomi yang menguasai bidangnya yang berasal dari lulusan Universitas Berkley, hingga kemudian terkenal istilah “Mafia Berkley” yang dijuluki pada para menteri kabinet Presiden Soeharto.
Para menteri diambil dari kalangan akademisi dan nonpartai. Di mana sejarah mencatat, Kabinet Zaken ala Soeharto berhasil memperbaiki carut marut ekonomi peninggalan Orde Lama.
Atas dasar itu muncul desas-desus dan mungkin juga harapan masyarakat agar Prabowo-Gibran menyusun kabinet Zaken mengingat kondisi ekonomi yang ditinggalkan Jokowi cukup berat.
Meski demikian, banyak pihak pesimistis kabinet Zaken akan dibentuk mengingat balas jasa terhadap pihak koalisi lebih menonjol.
Tunggu saja sampai 20 Oktber nanti. (Kompas.com/ns)
