JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan akan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong,” ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dari total usulan tersebut, sebanyak 53 unit sekolah telah dipastikan siap digunakan, dengan mayoritas merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lain yang tengah menjalani tahap asesmen awal.
“Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Dalam hal tenaga pendidik, proses perekrutan guru telah difinalkan oleh Satuan Tugas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara itu, kurikulum telah disusun secara matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) bersama Kemendikdasmen.
Untuk pendataan siswa, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di lokasi target pembangunan Sekolah Rakyat. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.
Terkait pendanaan, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menegaskan bahwa program ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembangunan sarana dan prasarana akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bukan oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
Pada tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan dilakukan renovasi serta perluasan ruangan.
Selanjutnya, pada 2025, beberapa lokasi akan dibangun sekolah baru berdasarkan prototipe yang telah dirancang untuk kebutuhan jangka panjang.
