JAKARTA, KBKNews.id – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel.
Ia menjelaskan bahwa penghentian aksi militer dari pihak Iran terjadi semata karena serangan dari Israel juga telah berhenti.
“Tidak ada gencatan senjata. Yang terjadi adalah karena aksi agresi terhadap Iran berhenti, maka aksi membela diri dari pihak Iran juga berhenti. Tidak ada yang namanya gencatan senjata,” kata Boroujerdi saat kegiatan aksi tanda tangan petisi solidaritas bagi korban serangan Zionis di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, dalam beberapa pekan terakhir, Iran kembali menjadi sasaran serangan rudal yang tidak ditujukan ke fasilitas militer, melainkan menyasar wilayah sipil seperti rumah penduduk, sekolah, dan laboratorium.
“Rezim Zionis mengaku bahwa masyarakat sipil bukanlah sasaran mereka. Namun, bukti dan kenyataan di lapangan berbeda. Kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban tewas dan ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diklaim oleh Zionis,” ujarnya.
Boroujerdi menyebut tindakan Israel sebagai agresi brutal yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan merusak kedaulatan Iran. Menurutnya, tindakan tersebut telah mencoreng sejarah kontemporer dengan noda kelam yang sulit dilupakan.
Ia juga mengecam serangan langsung Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang bersifat damai. Tindakan itu, menurutnya, mencerminkan runtuhnya nilai-nilai moral dan keberanian buta negara-negara besar yang memilih jalur kekerasan ketimbang diplomasi.
“Serangan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi internasional, namun juga bukti nyata keterlibatan aktif Washington dalam proyek pertumpahan darah dan penghancuran yang dijalankan oleh Tel Aviv,” tuturnya.
Boroujerdi kembali menegaskan bahwa Iran akan terus tegar dan tidak akan tinggal diam menghadapi segala bentuk agresi dan konspirasi.
Ia menyebut Pasal 51 Piagam PBB sebagai dasar sah bagi Iran untuk mempertahankan diri, terutama dalam membela korban yang tak bersalah.
Ia juga mengkritik keras sikap pasif lembaga internasional dan negara-negara yang mengklaim membela hak asasi manusia, yang menurutnya justru memperkuat kejahatan dan mendorong dunia ke arah kekacauan dan ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
