Jakarta, KBKNews.id – Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengalami defisit pada bulan pertama 2026. Hingga 31 Januari 2026, selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2/2026). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, defisit awal tahun ini tercatat lebih besar. Pada Januari 2025, defisit APBN berada di kisaran Rp23 triliun. Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi fiskal masih sesuai rencana.
“Dengan dinamika yang signifikan, posisi defisit APBN hingga 31 Januari 2026 sebesar Rp54,6 triliun masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN tahun ini,” kata Purbaya.
Defisit dan Keseimbangan Primer
Selain defisit headline APBN, pemerintah juga melaporkan posisi keseimbangan primer yang tercatat minus Rp4,2 triliun atau sekitar 4,7 persen terhadap APBN.
Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal karena menghitung selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer masih defisit, artinya pendapatan belum cukup untuk menutup belanja pokok pemerintah tanpa memperhitungkan beban bunga.
Data tersebut menunjukkan bahwa pada awal tahun, tekanan belanja relatif lebih cepat dibandingkan penerimaan yang masuk.
Belanja Negara Tumbuh Signifikan
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. Nilai ini setara 25,7 persen dari outlook APBN 2026.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan cukup besar. Pada Januari 2025, realisasi belanja tercatat Rp180,8 triliun. Kenaikan belanja di awal tahun menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pelebaran defisit.
Belanja negara sendiri mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, termasuk pembiayaan program prioritas, gaji aparatur, subsidi, hingga berbagai komitmen belanja rutin lainnya.
Pendapatan Negara Ikut Naik
Di sisi lain, penerimaan negara juga menunjukkan pertumbuhan. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara terkumpul Rp172,7 triliun atau sekitar 9,5 persen dari target APBN tahun ini.
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp157,8 triliun.
Menurut Purbaya, kenaikan penerimaan terutama ditopang oleh sektor perpajakan. Penerimaan pajak hingga Januari 2026 tercatat Rp116,2 triliun atau tumbuh 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja penerimaan negara di awal tahun.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mengalami peningkatan. Hingga Januari 2026, sektor ini mencatatkan penerimaan Rp22,6 triliun atau tumbuh 14 persen secara tahunan.
Awal Tahun dan Tantangan Fiskal
Defisit pada awal tahun bukan hal yang sepenuhnya tidak biasa dalam siklus APBN. Pada umumnya, belanja negara cenderung lebih cepat terealisasi dibandingkan pendapatan, terutama pada bulan-bulan awal.
Namun, selisih yang lebih besar dibandingkan tahun lalu tetap menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan bahwa posisi defisit masih dalam batas yang direncanakan dalam desain APBN 2026.
Dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup kuat dan belanja yang sudah mulai terealisasi signifikan, arah pengelolaan fiskal ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi pendapatan dan pengendalian belanja sepanjang tahun.
Untuk saat ini, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap berada di jalur yang telah ditetapkan, meski tekanan di awal tahun terlihat lebih tinggi dibandingkan 2025.
 sudah mengalami defisit pada bulan pertama 2026.){kind=link}