Jakarta, KBKNews.id – Rencana impor 150.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik di parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta kebijakan tersebut dihentikan. Menurutnya, langkah itu dinilai tidak sejalan dengan penguatan industri nasional.
Menurut Said, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli kendaraan impor berpotensi mengurangi nilai tambah di dalam negeri.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Legislator dari PDI Perjuangan itu menilai kebijakan impor tersebut bertolak belakang dengan upaya mendorong ekonomi desa. Langkah itu juga tak sejalan dengan upaya memperkuat basis produksi nasional termasuk arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinilai Berisiko Tekan PDB dan Industri Otomotif
Said mengutip perhitungan dari Celios yang menyebut rencana impor pikap berpotensi menimbulkan dampak ekonomi signifikan. Berdasarkan kajian tersebut, kebijakan itu dapat mengurangi produk domestik bruto hingga Rp39,29 triliun dan menekan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun.
Tak hanya itu, surplus industri otomotif dalam negeri diperkirakan terpangkas hingga Rp21,67 triliun. Pendapatan tenaga kerja di sepanjang rantai pasok juga berpotensi menyusut Rp17,39 triliun. Sementara penerimaan pajak bersih diprediksi turun hingga Rp240 miliar.
Dengan proyeksi tersebut, Said menilai pengadaan kendaraan seharusnya diarahkan ke produsen domestik agar menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ucapnya.
Ia pun mendorong agar PT Agrinas Pangan Nusantara mengutamakan kerja sama dengan pabrikan nasional untuk memenuhi kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih.
Rencana Impor Diumumkan Pabrikan India
Kabar pengadaan kendaraan impor tersebut pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., melalui laman resminya pada 4 Februari 2026.
Dalam pengumuman itu, Mahindra menyebut akan memasok 35.000 unit pikap Scorpio ke Indonesia. Enam hari berselang, Tata Motors Limited juga menyatakan rencana ekspor 70.000 unit pikap ke pasar Indonesia.
Total pengadaan yang direncanakan disebut mencapai 150.000 unit untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Alasan Agrinas: Harga dan Kapasitas Angkut
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan kendaraan berpenggerak 4×4 tersebut dirancang untuk menunjang operasional sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih. Terutama dalam mengangkut hasil pertanian ke pasar.
Ia mengakui sempat mempertanyakan urgensi kepemilikan kendaraan oleh koperasi desa. “Tetapi, setelah saya coba memahami, ternyata keinginan Bapak Presiden itu bagaimana bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen sehingga terjadi fair price,” kata Joao dalam konferensi pers 24 Februari lalu.
Menurutnya, harga pikap 4×4 di dalam negeri relatif tinggi. Di e-katalog pemerintah, harga kendaraan sejenis dapat mencapai Rp528 juta per unit. Bahkan untuk spesifikasi 4×2, banderolnya dinilai masih cukup mahal dan kurang sesuai dengan daya beli petani.
Pertimbangan lain adalah kapasitas angkut. Kendaraan impor yang dipilih disebut mampu membawa muatan hingga 1,2 ton. Hal ini dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan distribusi hasil pertanian.
 DPR, Said Abdullah, meminta rencana impor 150.000 unit mobil pikap dari India dihentikan){kind=link}