Jakarta, KBKNews.id – Rencana pemerintah untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru program sarjana (S1) di perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini juga dipandang sebagai peluang bagi perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperkuat keberlanjutan operasional dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menyatakan wacana yang tengah disiapkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tersebut patut didukung dan segera direalisasikan.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media pada Selasa (10/3/2026) lalu, ia menilai kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa baru di PTN akan membawa dampak positif bagi kampus swasta. Pasalnya selama ini PTS menghadapi tekanan jumlah mahasiswa.
“Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru (maba) jenjang S1 di perguruan tinggi negeri (PTN), terutama bagi kampus berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), patut diapresiasi dan didukung segera pelaksanaannya. Kebijakan ini membawa angin segar dan harapan baru bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia,” kata Handi.
Wacana Pembatasan Kuota Mahasiswa PTN
Gagasan pembatasan penerimaan mahasiswa baru di PTN sebelumnya disampaikan oleh Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Prof. Mukhamad Najib. Dalam sebuah kegiatan kampus di Jakarta pada 12 Februari 2026, ia menjelaskan pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan kuota mahasiswa S1. Terutama pada kampus yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Menurut Najib, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kapasitas pendidikan tinggi serta memastikan distribusi mahasiswa yang lebih proporsional antara PTN dan PTS.
Ketimpangan Daya Tampung PTN dan PTS
Data penerimaan mahasiswa baru menunjukkan, PTN masih mendominasi daya tampung pendidikan tinggi nasional. Pada 2025, total kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri mencapai 626.941 mahasiswa.
Jumlah tersebut tersebar di 146 perguruan tinggi negeri. Terdiri atas 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 26 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Jika dirata-rata, setiap PTN menerima sekitar 4.294 mahasiswa baru setiap tahun.
Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketimpangan skala antara PTN dan PTS dari sisi jumlah mahasiswa. Dari 127 PTN yang ada saat ini, total mahasiswa yang menempuh pendidikan mencapai 4.408.472 orang dengan 98.137 dosen.
Dengan demikian, rata-rata satu PTN memiliki sekitar 34.712 mahasiswa dengan 772 dosen, atau rasio sekitar 45 mahasiswa per kampus. Sebaliknya, di sektor perguruan tinggi swasta, terdapat 2.713 PTS yang menampung sekitar 4.833.473 mahasiswa dengan 169.638 dosen. Rata-rata setiap PTS hanya memiliki 1.781 mahasiswa dengan 62 dosen, dengan rasio sekitar 28 mahasiswa per kampus.
Perbedaan skala ini menggambarkan betapa besar konsentrasi mahasiswa di kampus negeri dibandingkan dengan kampus swasta.
PTS Hadapi Penurunan Mahasiswa
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi swasta mengalami penurunan jumlah mahasiswa yang cukup signifikan. Menurut Handi, penurunan tersebut bahkan mencapai 20 hingga 30 persen di sejumlah kampus.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan operasional PTS, mengingat sebagian besar pendanaan mereka bergantung pada uang kuliah mahasiswa.
“Saat ini banyak PTS sedang mengalami penurunan jumlah mahasiswa sebanyak 20%-30%, bahkan ada yang sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru. Turunnya jumlah mahasiswa tentu saja memengaruhi penerimaan PTS yang 95% bertumpu pada uang kuliah mahasiswa,” ujarnya.
Penurunan penerimaan mahasiswa membuat banyak kampus swasta menghadapi tekanan finansial yang cukup berat. Beban operasional yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari pengembangan fasilitas hingga peningkatan kapasitas dosen.
Karena itu, menurut Handi, diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan sistem pendidikan tinggi nasional.
Dorongan Dukungan Pendanaan untuk PTS
Selain pembatasan kuota mahasiswa PTN, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan kebijakan pendukung lain agar PTS dapat bertahan dan berkembang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS.
Selama ini, bantuan serupa hanya diberikan kepada perguruan tinggi negeri melalui skema BOPTN. Jika kebijakan tersebut diterapkan, bantuan operasional diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya penyelenggaraan pendidikan di kampus swasta. Selain itu, dukungan pendanaan juga dapat membantu menekan biaya kuliah mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Menurut Handi, peran PTS dalam sistem pendidikan nasional sangat penting karena turut menjalankan amanah konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, ia menilai kebijakan yang lebih berkeadilan antara PTN dan PTS menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
 di perguruan tinggi negeri (PTN).){kind=link}