JAKARTA, KBKNEWS.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait ketepatan sasaran.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026).
Dalam pernyataannya, Mensos menyebutkan bahwa ketidaktepatan sasaran bansos, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, diperkirakan mencapai hingga 45 persen.
Angka ini menunjukkan perlunya pembenahan besar dalam sistem pendataan penerima bantuan.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemutakhiran data penerima bansos.
Mensos menekankan pentingnya sinkronisasi data dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola data.
Sementara itu, kementerian dan lembaga lain, termasuk Kemensos, berperan dalam mendukung proses pemutakhiran data.
Menurutnya, data penerima bansos bersifat dinamis karena dipengaruhi berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi.
Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dan terkoordinasi mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah.
Mensos juga menyoroti keberadaan “invisible people”, yakni kelompok masyarakat yang belum terdata dan belum menerima bantuan sosial.
Ia berharap kelompok ini dapat segera teridentifikasi agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang layak.
Selain itu, ia mengapresiasi kesadaran sebagian masyarakat yang secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bansos karena merasa sudah tidak memenuhi kriteria.
Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos turut meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Trenggalek yang dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
Pemerintah berharap, dengan perbaikan data yang lebih akurat dan terintegrasi, penyaluran bansos ke depan dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
 di Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait ketepatan sasaran.){kind=link}